Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi meminta Walikota dan Wakil Walikota Serang untuk mengganti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil retribusi, apabila target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
Menurutnya, ketidak tercapaian PAD itu, dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Kepala OPD dalam bekerja. Dalam hal ini, Budi memandang, harus menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Daerah dalam menaruh seseorang untuk menjabat sebagai kepala OPD yang menjadi leading sektor penghasil PAD.
“Harus sesuai dengan kemampuan dan profesional dalam bekerja. Ganti Kepala OPD-nya, berarti gak mampu. Kalau tidak mampu diganti,” ujarnya saat dimintai keterangan via telpon, Selasa (12/11/2019).
Budi menuturkan, selama Kepala Daerah memiliki dasar hukum dalam membuat kebijakan, menurutnya tidak menjadi sebuah masalah apabila harus diganti. Sebab kata Budi, ini berkaitan tentang kesejahteraan masyarakat Kota Serang.
Baca:
- Seandainya Perusahaan, Apakah Pemkot Serang Akan Bangkrut?
- Pemkot Serang Tidak Pungut Retribusi ke PKL di Tempat Relokasi
- Piutang Rp145 Miliar, Ini Kata BPKAD Kota Serang
Cermat dan Profesional
Selain itu, ia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah yang bersentuhan langsung pada masayarakat, agar lebih cermat, profesional, dan lebih tanggap ketika ada bantuan dari Kementrian pusat. Sehingga program yang dibuat tidak terlalu membebani APBD. Karena menurutnya, Kepala OPD tidak maksimal dalam bekerja, apabila target PAD tidak tercapai.
“Kalau pimpinan OPD-nya lemah, ya mau bagaimana. Jangan sampai Kepala Daerahnya pun ikut lemah juga,” katanya.
Budi mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat kerja. Salah satunya dengan Dinas Perhubungan Kota Serang terkait penghasilan retribusi parkir. Ia berharap, agar tidak memiliki rasa tidak enak pada pihak ketiga.
Lanjutnya, apabila pihak OPd membutuhkan alat untuk meminimalisir risiko tarjadinya kebocoran PAD, dapat mengajukan untuk penganggarannya. Jika sesuai antara kebutuhan dan logis dalam narasi penganggaran, DPRD diyakini dapat memenuhi permintaan alat tersebut.
“Bila perlu naikan tarifnya (retribusi parkir), dan apabila terjadi kebocoran, dipangkas penyebabnya atau oknumnya. Baru ada solusi,” ujarnya.
Budi menyarankan, sebelum diangkat jabatan, bagi yang mengikuti open biding, seharusnya memaparkan program kerja jika menduduki jabatan di dinas tertentu. “Jadi dipaparkan program kerja mereka, sehingga itu menjadi momen Kepala Daerah untuk menseleksi, mana yang memiliki konsep dalam bekerja. Jangan merasa tidak enak,” tegasnya. (Sofi Mahalali)
