Mipthudin, Anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS menilai, ulama dan santri berandil besar dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Repubulik Indonesia (NKRI). Peran besar itu termasuk dalam pembangunan dan menjaga keutuhan bangsa serta negara.
“Alhamdulillah, semangat mengajinya masih tinggi, karena itu sudah menjadi budaya bangsa kita. Walaupun itu tempat dan lokasinya berbeda, ada yang di pondok pesantren, TPA, dan majelis taklim,” katanya saat berbincang seputar memaknai Hari Santri Nasional (HSN) 2018 di Gedung DPRD Banten, Senin (22/10/18).
Miptah merasa bangga melihat santri hari ini. Pasalnya, semangat jiwa kemandirian dari awal sudah terbangun dan tertanam di dalam pribadi masing-masing. Tentu, ini adalah salah satu kesempatan pemerintah untuk terus mempertahankan dan menyuport para generasi muda (santri) di Indonesia, maupun di Banten. “Kalau mental kemandiriannya sudah terbangun, tinggal pemerintah memberikan fasilitas dan mengalokasikan itu,” sarannya.
Baca: Pemprov Gelar Hari Santri Nasional di Kawasan Banten Lama
Miptah mengatakan, dalam cara berpakaian generasi muda (millenial) saat ini sudah berubah dibandingkan zaman dahulu. Namun, semangat mengajinya tidak berubah. “Makanya kenapa keadaan Indonesia saat ini baik-baik saja. Karena budaya keislamannya yang masih kuat,” imbuhnya.
Menurutnya dalam berpakaian ia tidak mempermasalahkan jika ada yang memakai sarung, celana dan sejenis. Pasalnya, hal itu cuma cara berpakaian (style) saja yang berbeda. Tapi, cara belajarnya tetap sama. “Cara mengajinya dan mengamalkannya sama. Itu cuma masalah kebiasaan saja. Kalau dulu, memang santri itu identik dengan memakai sarung,” ujarnya.
Selain itu, Anggota DPRD Banten dari fraksi PKS tersebut mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah (Pemprov Banten) agar para guru ngaji (Kiyai atau Ustadz) mendapatkan insentif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Membangun bangsa ini bukan hanya membangun infrastruktur saja. Tapi sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting. Sementara, dalam membangun SDM ini tergantung pada gurunya. Jadi, sekarang tugas pemerintah berikutnya harus memberikan support (insentif) kepada guru-gurunya,” ujarnya. (Sofi Mahalali)
