Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melakukan kajian terkait penerapan skema kerja fleksibel work from home (WFH) di lingkup pemerintahan khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara global.
“Presiden telah memberikan pernyataan agar kita melakukan penghematan energi. Oleh karena itu, kita akan segera merumuskan terkait kebijakan WFH ini,” ujar Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Rabu.
Ia mengatakan kebijakan ini dirancang dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja oleh pemerintah pusat.
Namun, pihaknya akan memilih memberlakukan WFH dibandingkan skema work from anywhere (WFA) guna memudahkan pengawasan terhadap ASN tersebut.
“Selama penerapan WFH, ASN diwajibkan absen sebanyak dua kali yakni pada jam masuk kerja pukul 07.30 WIB dan pulang kerja pukul 16.00 WIB,” ujarnya.
Ia bilang, untuk rencana penerapan skema WFH hanya diberlakukan untuk 50 persen pegawai yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Ada pun pegawai yang tetap bekerja dengan waktu normal antara lain di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan organ perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) hingga Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat tetap 100 persen seperti biasa karena menjalankan tugas ke wilayah dan masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja bahwa kebijakan WFH bagi ASN ini masih dalam pengkajian teknis pihaknya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah menunggu petunjuk dan arahan resmi dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Pada prinsipnya akan kami bahas terlebih dahulu bersama tim pemerintah daerah. Saat ini kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak.
“Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga di Jakarta.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah.
Menurut Airlangga, kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan teknis dan akan diumumkan lebih lanjut kepada publik setelah konsepnya matang.
Adapun rencana penerapannya akan dilakukan setelah Lebaran dengan waktu pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. “Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ucap dia. (Pewarta : Azmi Syamsul Ma’arif – LKBN Antara)
