Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam waktu dekat meluncurkan kartu Multiguna. Kartu ini selain berfungsi sebagai kartu anjungan tunai mandiri (ATM), juga digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos).
“Jadi para penerima manfaat nanti tidak perlu antre atau bergerombol lagi untuk mengambil bantuan tunai, terserah mereka kapan mau mengambil bantuan dan terserah di ATM mana. Ini tergantung keperluan dan situasi yang dihadapi para penerima manfaat,” kata Budi Darma Sumapraja, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten kepada MediaBanten.Com, Rabu (4/7/2018).
Budi menjelaskan, Kartu Multiguna digunakan untuk menyalurkan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), Jaminan Sosial Lanjut Usia, Jaminan Sosial Orang dengan kedisablitasan dan Jaminan Sosial Anak Dalam dan Luar Panti. “Kartu Multiguna ini merupakan kerjasama yang baik dengan Bank Banten dan Bank Jabar Banten,” katanya.
Baca: Wagub Temui Honorer K1 Pemprov Banten Usai Apel Bulanan
Sesuai dengan kerjasama yang telah ditandatangani, pihak perbankan sama sekali tidak membebankan biaya administrasi dan ketentuan saldo minimum bagi pemegang kartu Multiguna. Sedangkan jenis kartu yang berlaku komersial, ada ketentuan saldo minimum yang tidak bisa diambil pemegang kartu. Kebijakan ini bisa diterapkan karena Kartu Multiguna untuk kepentingan warga miskin penerima bantuan sosial.
“Insya Allah, ke depan Kartu Multiguna akan diintegrasikan dengan kegunaan, fasilitas dan kemudahan yang lain bagi warga kurang mampu sebagai penerima Bansos. Artinya, kartu ini bisa menjadi acuan bagi program-program serupa di bidang lainnya,” kata Budi.
Penerbitan Kartu Multiguna oleh Pemprov Banten antara lain bertujuan memudahkan penyaluran bantuan secara non tunai. Dengan mekanisme ini juga warga bisa lebih “melek” perbankan yang diharapkan bisa menyukseskan gerakan financial inclusion di Pemprov Banten.
“Selain dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai, setidaknya penggunaan kartu ini menjadi indikator bahwa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki concern yang begitu besar terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Banten,” kata Budi Darma. (IN Rosyadi)
