Rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menindak tegas oknum jaksa yang nakal dan main proyek di daerah, mendapat respon positif dari sejumlah kalangan. Salah satunya Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rano Alfath.
Rano menilai, sikap Kejaksaan Agung itu menurutnya bukan hanya sekedar untuk menjaga marwah kelembagaan. Tetapi tindakan tegas itu dapat menjaga iklim investasi dan pembangunan. “Saya kira, isu itu (jaksa nakal-red) patut dicermati agar jadi perhatian,” katanya, Senin (18/11/2019).
Rano mengaku, sebelumnya telah melontarkan persoalan tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III bersama Kejaksaan Agung RI pada 7 November 2019. Waktu itu Rano bertanya tentang keberadaan oknum jaksa nakal di ranah penegakan hukum serta komitmen Kejagung untuk mengatasi masalah tersebut.
Rano mengatakan, data dari Komisi Kejaksaan sepanjang tahun 2018 kemarin mencatat ada lebih 200 orang oknum jaksa nakal yang terlibat kasus, angka tersebut meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah 195 orang.
Baca:
- Rano: Penyatuan KNPI Harus Dimulai Dari Pengurus Pusat
- Polemik Hanura Banten: Surat PAW Anggota DPRD Abaikan Putusan Sela PTUN Jakarta
- KNPI Apresiasi Hibah Organisasi Kepemudaan Dari Pemprov Banten
Respon Jaksa Agung
Dia mengapresiasi atas respon Jaksa Agung yang telah bersikap tegas untuk memperkuat strategi dalam memberantas oknum jaksa nakal sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. “Ini sudah pernah saya nyatakan di RDP. Saya salut dan apresiasi komitmen Jaksa Agung yang telah tegas menyatakan bahwa mereka akan bina atau binasakan jaksa nakal ini,” tuturnya.
Selain itu kata Rano, bukan hanya soal penindakan saja yang diperhatikan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi, harus dibarengi pula dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengaduan. “Terlebih di daerah yang minim pengawasan dan pengetahuan. Karena setelah saya tinjau kembali, kasus kasus tersebut kebanyakan terjadi di daerah,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Banten III itu.
Rano berpendapat, jaksa yang berprestasi harus pula diberikan apresiasi dan penghargaan. Sebab, mereka telah memenuhi amanat hukum yang sesuai dengan undang-undang. Selain itu, Rano juga mengingatkan janji Jaksa Agung untuk mendahulukan putra daerah dalam seleksi jaksa di daerah masing-masing.
“Sebaiknya pak Jaksa Agung juga melakukan follow up terkait wacana prioritaskan putra daerah. Karena selain menyerap tenaga kerja secara spesifik di daerah, juga sebagai representasi daerah dalam usaha penegakan hukum yang lebih inklusif ke semuanya,” tambah Rano.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten juga langsung merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menginstruksikan Kejagung mengenai oknum jaksa yang diduga melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha di daerah. Kejati secara tegas akan memecat oknum jaksa yang melakukan pemerasan dan yang bermain proyek di pemda. (Sofi Mahalali)
