Wagub Dukung DPRD Banten Ajukan Raperda Penanganan Bahaya Narkoba

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mendukung langkah DPRD Banten yang mengajukan pembahasan rancangan Perturan Daerah mengenai pemberantasan dan penanganan bahaya narkoba. Menurutnya, sebagai daerah perlintasan utama Pulau Jawa dan Sumatera, wilayah Provinsi Banten rentan menjadi tempat peredaran narkoba. “Selama ini saja kan sudah banyak pengungkapan kasus penyelundupan narkoba di wilayah kita oleh aparat keamanan,” kata Andika kepada pers usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten tentang pengajuan 5 Raperda inisiatif DPRD di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (20/2/2019). Salah satu raperda dimaksud adalah…

Baca Selanjutnya

DPRD Banten Setujui Perda Kesejahteraan Sosial

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tetang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi peraturan daerah (Perda) dalam sidang paripurna di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (2/10/2018). Gubernur Wahidin Halim mewakili Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan terimakasihnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten atas persetujuan tersebut.“Kami mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi DPRD Banten khususnya panitia khusus Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang telah membahas bersama dan menghasilkan penyempurnaan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah,” ujar Gubernur. Dalam sambutannya dijelaskan, sebagaimana yang dilaporkan Pansus, peraturan daerah ini…

Baca Selanjutnya

Gatot Jadi Bacaleg DPRD Banten Demi Memperjuangkan Nasib Pekerja Sosial

Gatot Yan S, Sekretaris Umum Karang Taruna Provinsi Banten akhirnya tidak bisa mengelak. Lelaki yang sehari-hari bergelut dengan para pekerja sosial memutuskan untuk masuk ke ranah politik praktis agar fokus memperjuangkan nasib para pekierja sosial yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Gatot maju sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Serang pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019. Gatot maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Di Karang Taruna atau KT Provinsi Banten ada 1.555 Karang Taruna Desa. Pada tahun…

Baca Selanjutnya

Kejati Banten Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Publikasi DPRD Rp6,7 M

Featured Video Play Icon

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Aspiratif (Kompak) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menindaklanjuti dugaan korupsi dana publikasi Rp6,7 miliar tahun 2015. Indikasi kerugian yang dikemukakan dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHKP) Badan Pemriksa Keuangan (BPK) sudah ditangani kejaksaan, namun hingga kini tidak ada kejelasannya. “Kami minta agar kasus dugaan korupsi itu dituntaskan, jangan dipetieskan. Sudah jelas dalam LHP BPK ada temuan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,5 miliar,” kata Rifki, Koordinator Demo dari Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Aspiratif yang menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Senin (14/5/2018). Perwakilan…

Baca Selanjutnya

Gubernur Banten Sesalkan Sejumlah Anggota DPRD Bangun Opini Tak Mampu Berkerja

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyesalkan sikap beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  yang mendorong opini seolah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak mampu melaksanakan tugasnya, hanya karena sedikit keterlambatan. “Janganlah langsung memberikan opini kepada masyarakat, hanya ada keterlambatan sedikit, langsung membuat opini Gubernur tidak bisa bekerja, bicara langsung saja ke saya,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten dalam press release Diskominfo Banten yang ditandatangani Amal Herawan Budhi, Kabid Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik yang diterima MediaBanten.Com, Jumat (13/4/2018). Gubernur mengakui, dalam melaksanakan program pembangunan, realisasi anggaran triwulan pertama baru mencapai…

Baca Selanjutnya

Wagub: Soal Masyarakat Pesisir dan Warga Miskin Jadi Perhatian Pemprov

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengakui salah satu persoalan mendasar di Banten yang perlu mendapat perhatian segera di antaranya persoalan pembangunan kawasan dan masyarakat pesisir, serta persoalan pelayanan terhadap warga miskin. Andika mengatakan, pihaknya sepakat dengan DPRD Banten untuk mulai menangani persoalan tersebut dengan membuat regulasinya, sehingga pemprov memiliki pijakan hukum yang jelas dan terarah. “Tadi dalam pidato Pak Gubernur (Wahidin Halim) yang saya sampaikan, terlihat jelas bahwa kami concern dengan dua persoalan tersebut,” kata Andika kepada wartawan usai menghadiri Rapat paripurna DPRD Banten beragendakan Jawaban Gubernur atas Rancangan Perda…

Baca Selanjutnya