Nizar: Gubernur Jangan Baperan Soal BPBD Gagap Tangani Bencana

Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar minta Gubernur Banten, Wahidin Halim jangan “baperan” menghadapi kritik terhadap BPBD Banten yang dinilai gagap dalam menangani bencana banjir dan longsor. Kritik itu dilontarkan Ketua DPRD Banten, Andra Soni. Karena BPBD dinilai tidak maksimal dan tidak terkoordinasi dengan baik dalam penanganan korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak (Baca: Ketua DPRD Banten: BPBD Dinilai Selalu Gagap Tangani Kebencanaan). “Kita kan sudah melakukan Rakor. Dalam rakor kita bertanya ke BPBD, dimana pusat krisis? Jawabannya di Plaza Aspirasi. Lah kok, kita tanya, bencananya memang…

Baca Selanjutnya

Ketua DPRD Banten: BPBD Dinilai Selalu Gagap Tangani Kebencanaan

BPBD Banten dinilai gagap dalam menghadapi kebencanaan. Demikian dikatakan Ketua DPRD Banten, Andra Soni. Penilaian Ketua DPRD Banten itu terkait dengan bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak. Penanganan bencana dari BPBD Banten itu dinilai belum maksimal dan tidak terkoordinir dengan baik. Karena, BPBD Banten tidak memiliki data stock logistik ketersediaan pangan dan bahan bantuan untuk kedaruratan. “Saya menyebutnya gagap bencana, sekarang yang jadi Pelaksana Tugas (BPBD) nya kepala inspektorat. Kita harus perbaiki dan koordinasikan,” kata Ketua DPRD Banten, Andra Soni, ditemui di gedung BPBD Banten, disela-sela rapat penanganan…

Baca Selanjutnya

DPRD Banten: Kaji Ulang Pembangunan Wisata Di Citorek Paska Banjir

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Andra Soni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meninjau ulang pengembangan obyek wisata Negeri Atas Awan di Citorek, Kabupaten Lebak. Obyek wisata itu berada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGS). Di sekitar taman nasional ini banyak penambangan emas liar yang disebut Presiden RI, Joko Widodo sebagai penyebab banjir dan longsor di Lebak. Politisi Gerindra ini menduga, pembangunan jalan yang dilakukan Pemprov Banten menuju kawasan wisata tersebut, tidak memiliki kajian yang lengkap. Sebelum banjir bandang dan longsor tersebut, sesungguhnya telah didahului bencana di…

Baca Selanjutnya

Dinilai Langgar Hukum, DPRD Banten Pertanyakan 14 Proyek Jadi 1 Paket

jalan betonisasi cikamunding

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten segera meminta penjelasan soal 14 paket infrastruktur di Banten sebelah utara menjadi 1 paket senilai Rp115,16 miliar. Pemaketan ini dinilai melanggar Perpers No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Terutama pasal 4 yang menyebutkan peran serta usaha mikro kecil dan menengah. Pemaketan itu juga dinilai berpotensi menjadi persoalan hukum. Karena tata cara pemaketan telah melanggar peraturan dan perundang-undangan. Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengaku soal 14 proyek yang dipaketkan menjadi satu paket itu tidak pernah dibicarakan dengan anggota DPRD dalam pembahasan soal…

Baca Selanjutnya

Anggota DPRD Banten: Jaga Keamanan dan Toleransi Selama Nataru

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten mengimbau agar perayaan Natal 2019 dan tahun baru 2020 (Nataru) tetap menjaga toleransi dan keamanan. Demikian dikatakan Anggota DPRD Banten, Nawawi Nurhadi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu, (25/12/2019). Perayaan Natal dan tahun baru merupakan waktu yang beririsan. Selain menunaikan ibadah bagi yang menjalankannya, di lain sisi juga menjadi waktu bagi masyarakat untuk berlibur pada pergantian tahun Masehi. Nawawi menyampaikan imbauannya tidak lain dalam rangka merajut kebangsaan melalui implementasi untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. “Saya mengimbau agar masyarakat tetap menjaga…

Baca Selanjutnya

Gerindra Raih Kursi Terbanyak, 4 Partai Tak Punya Kursi di DPRD Banten

rapat pleno kpu banten

Empat partai politik (Parpol) gagal meraih kursi di DPRD Banten, yakni Garuda, Perindo, PBB dan PKPI. Tiga nama terakhir merupakan partai pengusung Jokowi-KH Maruf Amin. Sedangkan Partai Gerinda yang merupakan partai pengusung Probowo-Sandi saat Pilpers, justru meraih suara terbanyak dengan 16 kursi. Jumlah ini merupakan tertinggi dibandingkan partai-partai lainnya. “Ada memang parpol di Banten tidak mendapat kursi, seperti Garuda, Perindo, PBB dan PKPI. Secara keseluruhan di Banten (ada) 85 kursi (legislatif). Ada 4 parpol yang tidak memiliki kursi,” kata Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon, yang ditemui usai rapat pleno penetapan…

Baca Selanjutnya

Wagub Dukung DPRD Banten Ajukan Raperda Penanganan Bahaya Narkoba

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mendukung langkah DPRD Banten yang mengajukan pembahasan rancangan Perturan Daerah mengenai pemberantasan dan penanganan bahaya narkoba. Menurutnya, sebagai daerah perlintasan utama Pulau Jawa dan Sumatera, wilayah Provinsi Banten rentan menjadi tempat peredaran narkoba. “Selama ini saja kan sudah banyak pengungkapan kasus penyelundupan narkoba di wilayah kita oleh aparat keamanan,” kata Andika kepada pers usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten tentang pengajuan 5 Raperda inisiatif DPRD di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (20/2/2019). Salah satu raperda dimaksud adalah…

Baca Selanjutnya

DPRD Banten Setujui Perda Kesejahteraan Sosial

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tetang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi peraturan daerah (Perda) dalam sidang paripurna di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (2/10/2018). Gubernur Wahidin Halim mewakili Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan terimakasihnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten atas persetujuan tersebut.“Kami mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi DPRD Banten khususnya panitia khusus Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang telah membahas bersama dan menghasilkan penyempurnaan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah,” ujar Gubernur. Dalam sambutannya dijelaskan, sebagaimana yang dilaporkan Pansus, peraturan daerah ini…

Baca Selanjutnya

Gatot Jadi Bacaleg DPRD Banten Demi Memperjuangkan Nasib Pekerja Sosial

Gatot Yan S, Sekretaris Umum Karang Taruna Provinsi Banten akhirnya tidak bisa mengelak. Lelaki yang sehari-hari bergelut dengan para pekerja sosial memutuskan untuk masuk ke ranah politik praktis agar fokus memperjuangkan nasib para pekierja sosial yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Gatot maju sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Serang pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019. Gatot maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Di Karang Taruna atau KT Provinsi Banten ada 1.555 Karang Taruna Desa. Pada tahun…

Baca Selanjutnya

Kejati Banten Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Publikasi DPRD Rp6,7 M

Featured Video Play Icon

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Aspiratif (Kompak) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menindaklanjuti dugaan korupsi dana publikasi Rp6,7 miliar tahun 2015. Indikasi kerugian yang dikemukakan dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHKP) Badan Pemriksa Keuangan (BPK) sudah ditangani kejaksaan, namun hingga kini tidak ada kejelasannya. “Kami minta agar kasus dugaan korupsi itu dituntaskan, jangan dipetieskan. Sudah jelas dalam LHP BPK ada temuan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,5 miliar,” kata Rifki, Koordinator Demo dari Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Aspiratif yang menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Senin (14/5/2018). Perwakilan…

Baca Selanjutnya

Gubernur Banten Sesalkan Sejumlah Anggota DPRD Bangun Opini Tak Mampu Berkerja

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyesalkan sikap beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  yang mendorong opini seolah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak mampu melaksanakan tugasnya, hanya karena sedikit keterlambatan. “Janganlah langsung memberikan opini kepada masyarakat, hanya ada keterlambatan sedikit, langsung membuat opini Gubernur tidak bisa bekerja, bicara langsung saja ke saya,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten dalam press release Diskominfo Banten yang ditandatangani Amal Herawan Budhi, Kabid Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik yang diterima MediaBanten.Com, Jumat (13/4/2018). Gubernur mengakui, dalam melaksanakan program pembangunan, realisasi anggaran triwulan pertama baru mencapai…

Baca Selanjutnya