Pemprov Banten Raih Empat Penghargaan Dalam BKN Award 2021

BAKN Award 2021

Pemerintah Provinsi Banten berhasil meraih empat penghargaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk provinsi tipe C di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Pemprov Banten dinilai inovatif dalam pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN. Raihan empat penghargaan dalam BKN Award 2021 itu seiring dengan misi pertama Pemprov Banten di era kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Wahidin Halim selalu memerintahkan kepada aparatur Pemprov Banten untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Banten. Penghargaan…

Banten Gelar Vaksinasi Covid 19 Serentak, Target 200.000 Orang

vaksinasi covid 19 serentak

Pemerintah Provinsi Banten menggelar vaksinasi Covid 19 serentak dengan target 200 ribu sasaran. Vaksinasi dilaksanakan secara serentak di delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Selasa (29/6/2021). Gerakan vaksinasi Covid-19 yang dipusatkan di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Pabuaran, Kabupaten Serang ini juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Asda I Setda Provinsi Banten Septo Kalnadi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, serta Perwakilan Forkopimda Provinsi Banten. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, tujuan vaksinasi covid 19 serentak untuk menekan jumlah kasus…

Tekan Covid 19, Banten Terapkan Kerja Di Rumah atau WFO

WFO ASN Banten

Pemerintah Provinsi Banten kurangi jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor/ Work From Office (WFO) untuk menekan penyebaran dan penularan virus Covid-19 yang saat ini cenderung meningkat. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor :800/1421-BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Pergi Keluar Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 25 Juni 2021, Pemprov Banten menerapkan tugas kedinasan di Kantor (Work From Office /WFO) sebanyak 10% dari jumlah pegawai masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk OPD yang memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) /…

Lima Kali Raih WTP, Begini Pemprov Banten Atur Keuangan Daerah

keuangan daerah Pemprov Banten

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah dilaporkan secara utuh oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur Banten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahkan harus melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Begini Pemprov Banten mengatur keuangan daerah yang tercermin dalam APBD. Kali ini Gubernur Banten, Wahidin Halim menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD. Inipun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan telah diubah beberapa kali, dengan terakhir pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas…

Pemprov Banten Serahkan Bantuan Hand Traktor Ke 120 Poktan

hand traktor ke poktan

Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan bantuan 120 hand traktor kepada Kelompok Tani (Poktan) yang tersebar di 4 kabupaten dan kota. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Agus M Tauchid kepada perwakilan Kelompok Tani di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Drangong, Kota Serang, Rabu, (23/6/2031). Penyerahan bantuan hand traktor dari Gubernur merupakan salah satu upaya Pemprov Banten dalam pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kelompok Tani (Poktan) yang mendapat bantuan ini tersebar di Kabupaten Lebak sebanyak 34 Poktan, Kabupaten Pandeglang 33 Poktan, Kabupaten Serang 31 Poktan, Kabupaten Tangerang 18…

Buntut Lonjakan Covid, Gubernur Banten Larang ASN Ke Luar Daerah

wah larangan mudik 2021

Gubernur Banten Wahidin Halim melarang aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Banten untuk berpergian ke luar daerah. Larangan ini merespon situasi terkini terjadi lonjakan Covid 19, sehingga zonanya menjadi oranye. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 800/1357 -BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Bepergian Ke Luar Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 21 Juni 2021. Surat edaran ini mengatur beberapa hal terkait penyesuaian jam kerja dan larangan bepergian ke luar daerah, juga ditujukan untuk akuntabilitas kinerja para ASN di lingkungan Pemprov Banten. Pertama,…

Berdayakan Penyandang Disabilitas, Pemprov Banten Bagikan Kaki Palsu

penyandang disabilitas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy berkomitmen untuk membangun Provinsi Banten dari berbagai lini. Salah satunya adalah dengan memberikan perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas dengan menyerahkan bantuan kaki palsu. Hal itu sebagai dorongan untuk membantu dan memberdayakan mereka agar lebih mandiri. Seperti yang dilakukan Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) yang secara simbolis menyerahkan bantuan kaki palsu ke para penyandang disabilitas. Penyerahan dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 158, Kota Serang, Rabu…

Diguncang 29 Gempa, Banten Belum Siap Mitigasi Bencana dan Tsunami

mitigasi bencana

Pemprov Banten belum menyiapkan mitigasi bencana, jika terjadi gempa besar dan tsunami. Padahal sepanjang hari Minggu hingga Senin, 23-24 Mei 2021, tercatat ada 29 gempa bumi menggoyang wilayah Labuan hingga Sumur, Kabupaten Pandeglang. Gempa di awali pada Minggu, 23 Mei 2021 berkekuatan 5,2SR pukul 10.48 wib. Terakhir Senin pagi, 24 Mei 2021 pukul 05.52 wib berkekuatan 3,2SR yang berada di sesar Ujung Kulon. Pemprov Banten mengakui semenjak pandemi covid-19 tidak fokus melakukan mitigasi bencana, baik gempa maupun tsunami. Pemprov berkilah mereka fokus menangani corona. Bahkan pendanaan khusus menangani bencana juga…

Pemprov Banten Pertahankan Opini WTP BPK Kelima Kalinya

andika opini WTP BPK

Pemprov Banten mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kelima kalinya. Opini WTP tersebut diberikan BPK RI kali ini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggara (TA) 2020, atau kelima kalinya setelah meraih opini tersebut sejak Tahun 2016. Opini WTP itu diserahkan BPK dalam Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Senin (24/5/2021). Rapat paripurna itu dipimpin Andra Soni, Ketua DPRD Banten. Sedangkan LHP BPK diserahkan Hari Azhar Azis, anggota VI…

Akhirnya, Banten Jadi Pinjam Rp4,1 Trilun Plus Bunga 6,19% Ke PT SMI

pinjaman PT SMI

Pemprov Banten memutuskan tetap mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN untuk membiaya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tahun ini. Meski pinjaman itu dikenakan bunga 6,19 persen dari total pinjaman yang diajukan. Kepastian dilanjutkannya pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI diperoleh dari Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. “Ya sudah fix,” katanya. Sebelumnya, Pemprov Banten mengajukan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp5 triliun. Di antaranya, Rp 800 miliar dikucur pada APBD perubahan tahun 2020 kemarin dengan bunga nol persen. Sisanya direncanakan tahun ini…