Aksi ibu-ibu Kalentemu Timur RW 05, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkis, Kota Cilegon berlanjut. Setelah mendatangi kantor kelurahan menanyakan soal Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bansos Tunai, para ibu itu menyatroni Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Kamis (4/6/2020).
Dalam aksinya, Ibu-ibu meminta penjelasan soal dana BST dari Kementerian Sosial sebesaar Rp 600.000 yang dinilai tidak tepat sasaran. Kedatangan Ibu-ibu ke Kantor Dinsos Kota Cilegon, Kamis (4/6/2020) pagi, disebabkan ketidakpuasan dengan jawaban Kelurahan Samangraya.
“Hari ini kami mendatangi kantor Dinas Sosial untuk mempertanyakan terkait banyaknya warga Kalentemu Timur tidak masuk sebagai penerima bantuan. Sedangkan Kartu Keluarga kami sudah diminta pihak Rt dan Rw ,”ujar salah seorang warga Kalentemu Timur.
Dikatakannya, dari informasi ada banyak bantuan yang tersedia seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, bantuan dari Provinsi, dari Pemerintah Kota, dan banyak lagi dari perusahaan. Namun tetap juga banyak warga tidak mampu yang tidak masuk dalam daftar penerima manfaat.
“Ini kenapa kami sampai tidak dapat, kami menduga yang masuk daftar penerima dan memperoleh bantuan adalah orang dekat oknum. Sementara warga yang membutuhkan tidak dapat,” ujarnya.
Baca:
- Ibu-ibu “Serbu” Kelurahan Samangraya, Tanyakan Bansos Tunai Kemensos
- Dinsos Kabupaten Serang Akui, Penerima Bansos Gunakan Data Lama
- Kapolres Serang Distribusikan Bansos dan APD dari Mabes Polri
Serahkan Data
Dikatakan Yuli, kordinator aksi, dalam mediasi di kantor kelurahan Samangraya, warga menyerahkan data susulan fotokopy KK warga kurang mampu yang belum mendapat bansos Covid-19. Namun pihak kelurahan menolak. Alasan Dinsos Cilegon tidak menerima lagi data susulan.
Atas ketidak puasan dengan jawaban itu, Yuli mengatakan puluhan warga mendatangi Dinsos untuk berupaya mencari kejelasan persoalan dana BST dari Kementerian Sosial.
Aksi puluhan Ibu-ibu dengan membawa karton-karton yang bertuliskan berbagai kekecewaan, berlangsung dengan tertib. Mereka tiba halaman kantor Dinsos Cilegon, langsung diarahkan untuk melakukan mediasi dengan jajaran pegawai bersama Kepala Dinsos Cilegondi Taman Kota Kecamatan Jombang yang lokasinya tepat didepan kantor dinas tersebut.
“Kita memohon, warga mampu keluarganya RW yang dapat Bansos, agar tahap kedua dialihkan kepada warga yang tidak mampu. Ada permainan apa ini antara RW dan kelurahan, penasaran saya pak. Makanya kita demo Dinsos,” kata salah satu warga.
Setelah mediasi dengan warga dilakukan, Kepala Dinsos Kota Cilegon, Jubaedi mengatakan, semua keluhan warga Kalentemu Timur Rw 05, berikut data sudah diterima.
Sudah Dijelaskan
“Pada intinya, sudah kami jelaskan, bahwa masukan data dari RT/RW Muskel (musyawarah kelurahan) dan sebagainya, namun anggapan masyarakat dirinya belum terdata, padahal dia berhak. Tapi intinya kita tetap berikhtiar. Data sudah diterima, UPT langsung cek KTP dan datanya kita cek dalam data base kita. Siapa tahu datanya ada di kita, cuma persoalannya, ini kan bertahap,”ujar Jubaedi kepada wartawan.
Jubaidi menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi data, agar masyarakat yang tidak berhak tidak kembali mendapatkan bantuan, khsususnya BST yang dipertanyakan warga dalam aksinya.
Selain itu, pihaknya juga berjanji akan berkoordinasi dengan tim dari PT. Pos Indonesia sebagai juru bayar dari Kemensos.
“Ini kita sedang evaluasi, khususnya soal BST (Bantuan Sosial Tunai) dari APBN yang melalui PT. Pos. Kemarin dalam penyaluran, dari sekitar 16 ribu, 91 persen sudah terserap sebelum lebaran. Untuk tahap ke dua kita juga evaluasi, karena tadi di dapatkan masukan dari temen-temen di bawah,” jelasnya.
“Kasi Kesos juga bilang bahwa yang dapat itu ada dantaranya yang tidak berhak, ada yang PNS dan sebagainya. Kita buat berita acara dan kita sampaikan agar tidak diberikan dan dialokasikan pada warga yang berhak,”Jubaidi menambahkan. (yusvin)
