Demo mahasiswa yang mengkritisi kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla di halaman kampug Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten berakhir ricuh, Rabu (14/3/2018), pukul 17.40 WIB.
Kericuhan ini berawal ketika para mahasiswa berusaha ke luar kampus UIN yang sejak siang dijaga oleh kepolisian setempat. Bahkan, dua unit mobil anti hura hara sudah disiagakan. Keberadaan dua mobil truk tronton diparkirkan di pintu gerbang kampus menimbulkan kesan, polisi menutup pandangan ketika rombongan Presiden RI akan lewat menuju Alun-alun Kota Serang.
Kenekatan mahasiswa untuk menembus barikade kepolisian itu menimbulkan reaksi. Polisi menarik sejumlah spanduk dan pamflet yang dibentangkan mahasiwa. Bentrok pun tidak terhindarkan. Para mahasiswa melemparkan berbagai benda ke arah kepolisian. Tak lama, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang semakin banyak di halaman kampus.
Tak hanya itu, kepolisian pun merangsek ke halaman kampus agar aksi para mahasiswa itu benar-benar berhenti. Gas air mata yang dilepaskan kepolisian itu akhir membubarkan aksi mahasiswa. Belum diperoleh keterangan apakah ada mahasiswa yang ditahan oleh polisi atas insiden tersebut.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Banten (AMB) menggelar demonstrasi saat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berkunjung ke Banten, Rabu (14/3/2018). Aksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Presiden yang dinilai pro investor tersebut dilakukan di halaman Kampus UIN SMH Banten.
Abda Oebismillahi, koordinator lapangan mengemukakan, mahasiswa meminta agar Presiden Jokowi menghentikan proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten. Proyek itu dinilai menyengsarakan rakyat karena telah merampas tanah-tanah yang masih produktif.
Baca: Presiden Ingin Bank Wakaf Ada di Seluruh Pesantren
“Itu sebuah ilusi pembangunan dari Presiden Jokowi-JK, maka dari itu reforma agraria sejati harus benar-benar terwujud, upah murah, dan pendidikan yang sudah seharusnya di gratiskan oleh rezim hari ini,” kata Abda.
Abda mengatakan Presiden Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla dinilai gagal dalam nawacita, karena Presiden Jokowi adalah rezim yang dikuasai serta diintervensi asing. Ia pun berharap agar pemerintah Jokowi-JK untuk segera menjalankan reforma agraria sejati, upah layak serta pendidikan gratis ilmiah serta demokratis. “Kami Aliansi Mahasiswa Banten menyatakan tidak percaya pada rezim boneka Jokowi-JK,” ujarnya.
Aliansi mahasiswa tersebut merupakan gabungan dari DPC GMNI Serang, KAMMI Cabang Serang, NDP Banten, UMC Banten, KMS 30, E-Kom LMND Untirta, SAPMA UIN, KUMALA UIN, BEM KBM Untirta, dan DEMA-UIN SMH Banten.
Faqih Helmi, Koordinator Umum KMS 30, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah kian hari menunjukkan watak anti rakyat. Berdikari secara ekonomi pun sudah sangat jauh dari harapan, sementara sumber daya alam dan sumber daya manusia didominasi oleh asing.
“Rezim hari ini yang menjadikan bangsa Indonesia bagaikan barang obral untuk diberdaya. Pasalnya, kebijakan mempermudah investasi asing dan tenaga kerja asing di tengah belenggu politik upah murah (PP 78) yang menindas rakyat buruh,” katanya.
Ironisnya, lanjut dia salah satu akibat revolusi Bung Karno yaitu Trisakti dikatakan menjadi konsepsi berpikir pemerintah Jokowi-JK di awal pemerintahannya. “Jika sampai hari kebijakan ekonomi tidak dapat dilakukan Berdikari, hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri yang tidak berdaulat dimana keterlibatan Indonesia, di forum kapitalisme Global seperti WTO, G20, dan lain-lain,” ujarnya.
“Reforma Agraria palsu yang dicanangkan hanya berwujud sertifikasi lahan belaka. Dalam UU PA 1960 jelas mengandung pengertian bahwasanya Reforma Agaria merupakan pembaharuan/penataan ulang agraria terutama untuk rakyat kecil bukan pemodal, kepemilikan atas tanah dirombak menyeluruh bukan hanya sertifikasi belaka,” tambahnya.
Ia pun menegaskan bahwa Indonesia hari ini sebagai Bangsa yang sudah kehilangan kepribadiannya, dengan berbagai permasalahan. “Hari ini Negara yang katanya Demokrasi sudah kehilangan kelaminnya, dengan disahkannya Revisi UU MD3 itu hadir sebagai tandingan RUU KUHP Pasal penghinaan Presiden ditambah lagi Nota Kesepahaman TNI-POLRI yang membungkam demokrasi rakyat yang menunjukan watak pemerintahan yang anti kritik,”jelasnya.
Sementara itu, Adnan Mahasiswa Universitas Islam Negeri SMH Banten dalam orasinya menambahkan bahwa hari ini Keterbelakangan pribadi anak-anak negeri semakin menurun dengan hadirnya Pendidikan yang tidak membangun karakter nasional.”Bahwa seharusnya Rezim hari ini menjadikan pendidikan harus gratis, ilmiah dan demokratis, serta hapuskan pendidikan mahal,” katanya.
Adnan menyatakan, para mahasiswa menuntut agar Rezim Jokowi-JK berpihak kepada Rakyat bukan Investor asing. ”Maka dari itu kami dari Aliansi Mahasiswa Banten menuntut Jokowi untuk segera mengapuskan proyek startegis di Banten, Jalankan reforma agraria sejati, berikan upah layak, serta pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis,” imbuhnya. (Sofi Mahalali)
