Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menghadiri rapat terbatas (Ratas) rencana pemindahan Ibukota Negara di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019). Rapat terbatas dipimpin Presiden RI, Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Ratas dihadiri menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri dan para kepala daerah dari DKI, Jabar dan Banten. “Ini baru tahap awal, nanti ada ratas selanjutnya untuk nanti menentukan (ibu kota). Jadi kita belum dapat arahan, tadi hanya baru pertimbanga-pertimbangan baik itu wilayah di pulau jawa atau di luar pulau jawa,” kata Wagub Andika usai mengikuti Ratas.
Menurut Wagub, Pemprov Banten sebelumnya mengusulkan wilayah Kecamatan Maja di Kabupaten Lebak untuk dijadikan ibukota negara, selain wilayahnya yang masih luas juga berdekatan dengan DKI Jakarta.
“Arahan dari Pak Presiden, memang melihat dari penyebaran penduduk. Kami dari Pemprov Banten mengusulkan di wilayah Maja, Lebak. Tapi memang atas dasar data yang dimiliki Pak Presiden, bahwa kepadatan penduduk di Pulau Jawa ini sudah sampai 55 persen, Pulau Sumatera 15 persen, pulau Kalimantan 6 persen dan pulau Sulawesi 7 persen,” sebut Andika didampingi Asisten Daerah (Asda) III Syamsir dan Kepala Dinas Perhubungan Banten Tri Nutropo.
Baca: Gubernur: Ketersediaan Pangan dan Harga Relatif Stabil di Banten
Wagub melanjutkan, Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih melakukan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak para ahli, seperti ketersediaan lahan, fasilitas penunjang, SDM dan juga anggaran.
“Jadi atas pertimbanga itu juga bagaimana Pak Presiden melihat bahwa fasilitas dari pemindahan ibu kota tersebut harus menunjang dari ketersediaan fasilitas, baik itu infrastruktur, penunjang masyarakat dan juga ketersediaan tanahnya,” tutur Andika.
Selain Banten, beberapa wilayah juga masuk dalam pembahasan calon ibu kota negara, seperti wilayah Jonggol di Jawa Barat, Palangkaraya di Kalimantan dan Mamuju di Sulawesi.
“Mugkin nanti rapat selanjutnya sudah melihat bahwa pemetaan potensi daerah mana yang memiliki fasilitas-fasilitas penunjang ibu kota. Tapi tetap sentra bisnis, sentra keuangan, jasa dan lainnya tetap berada di Jakarta,” kata Andika.
Presiden Jokowi mengatakan, wacana pemindahan ibukota ada sejak era Presiden Soekarno. Namun gagasan itu tidak pernah diputuskan maupun dijalankan secara terencana dan matang.
“Pemindahan ibu kota tidak boleh berpikir jangka pendek tapi bicara kepentingan lebih besar bangsa negara visioner dalam jangka panjang negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” kata Jokowi.
Dalam pembukaan Ratas, Jokowi juga mempertanyakan kemampuan Jakarta memikul dua beban sekaligus yaitu pusat pemerintahan, pelayanan publik dan bisnis. Bahkan beberapa negara di dunia sudah berhasil memindahkan ibu kota, seperti Malaysia, Brazil, Korea Selatan dan Kazakhstan.
“Pemindahan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang. Pilihan lokasi mempertimbangkan aspek geopolitik, geostrategis, infrastruktur pendukung dan pembiayaan. Itu yang harus diperhatikan,” ucap Jokowi. (Subag Peliputan dan Dokumentasi Biro ARTP Pemprov Banten)
