Ekonomi

Angka Inflasi Banten Terkendali, Tapi Sejumlah Harga Pangan Naik

Meski angka inflasi Banten dinyatakan terkendali, sejumlah harga komoditas pangan ternyata mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka itu hingga September 2023 membukukan 2,04 % year on year (Yoy).

Gejolak harga pangan itu dibenarkan Penjabat Sekretaris Darah (Pj Sekda), Virgojanti dalam rilis Biro Adpim Pemprov Banten yang dikutip MediaBanten.Com, Rabu (25/10/2023).

“Secara umum untuk angka inflasi kita (Provinsi Banten) masih tetap berada di 2,04 persen. Namun di dalam kondisi inflasi terkendali itu, masih ditemukan sejumlah harga komoditas pangan yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah,” ungkap Virgojanti.

Disampaikan, komoditas pangan yang mengalami fluktuasi harga di antaranya: beras, gula, dan cabai rawit. Hal itu hampir terjadi di seluruh wilayah. Namun dia tidak menjelaskan berapa persentase kenaikan harga pangan tersebut.

“Namun, bila kita perhatikan untuk di wilayah Provinsi Banten. Untuk beras medium ada penurunan, walaupun harganya masih berada di atas HET,” katanya.

Virgojanti menuturkan, terdapat kondisi-kondisi tertentu di masing-masing Kabupaten/Kota yang dapat menyebabkan perbedaan harga sejumlah komoditas pangan.

“Artinya treatment yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi suatu daerah tersebut, misalnya di daerah A harga beras naik, maka operasi pasar berasnya ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk yang telah baik, tetap kita kendalikan. Agar harga tidak mengalami fluktuasi,” jelasnya.

Kata Virgojanti, Pemprov Banten juga memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dapat digelontorkan apabila terjadinya kelangkaan atau kerawanan pangan.

“Untuk saat ini masih pada tahapan operasi pasar dan penyaluran beras SPHP oleh Bulog untuk stabilitas harga. Oleh karena itu, kita juga minta ke Bulog untuk gencar dan masif mendistribusikan beras SPHP,” imbuhnya.

Dia meminta kepada Tim Satgas Pangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk dapat terus melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyelewengan beras SPHP.

“Diharapkan pendistribusian tersebut dapat diawasi secara optimal oleh seluruh tim satgas pangan,” tandasnya. (Biro Adpim Pemprov Banten)

Editor Iman NR

Iman NR

Back to top button