Arab Saudi Tetap Berpegang Rencana Perdamaian 2002

Arab Saudi akan mematuhi Rencana Perdamaian Arab tahun 2020 dalam hubungannya dengan Israel. Perdamaian harus dicapai dengan Palestina mendirikan negara sendiri.

“Setelah itu tercapai, semua hal menjadi mungkin,” kata Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi seperti yang dikutip MediaBanten.Com dari ArabNews.Com, Kamis (20/8/2020).

Meneteri Luar Negeri Kerajaan itu mengingatkan, negaranya mensposori Rencana Perdamaian Arab tahun 2020. “Kami sepenuhnya membayangkan bahwa pada akhirnya akan ada hubungan antara semua negara Arab, termasuk Arab Saudi, dan Israel jika syarat dalan rencana tersebut terpenuhi.

“Arab Saudi tetap berkomitmen pada perdamaian sebagai opsi strategis berdasarkan Rencana Perdamaian Arab dan resolusi internasional yang relevan yang memungkinkan rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” ujarnya.

Baca:

Ditengahi AS

UEA dan Israel pekan lalu menjalin hubungan diplomatik untuk pertama kalinya. Perjanjian yang ditengahi oleh AS. Israel juga menangguhkan rencana untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

Pangeran Faisal menyuarakan optimisme yang hati-hati atas perjanjian UEA-Israel. “Upaya apa pun yang dapat menahan ancaman aneksasi bisa dipandang positif,” katanya.

Di bawah Rencana Perdamaian Arab yang disponsori Saudi tahun 2002, Israel akan menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Imbalannya perdamaian dan normalisasi hubungan antara negara di wilayah Arab.

Dr Hamdan Al-Shehri, analis politik hubungan internasional di Saudi mengatakan, Sebagai pemimpin dunia Muslim, Arab Saudi tidak akan pernah meninggalkan Palestina dan perjuangan mereka untuk sebuah negara merdeka berdampingan dengan Israel.

“Itu selalu menjadi posisi Arab Saudi dan tetap menjadi posisi Saudi saat ini. Orang Palestina adalah, dulu, dan akan selalu sangat sayang kepada kami. Kami akan selalu mendukung mereka,” katanya,.

Dalam perkembangan lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan Haider Badawi dipecat pada hari Rabu karena mengatakan Sudan mungkin akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel. Kedua negara secara teknis sedang berperang.

“Masalah hubungan dengan Israel tidak pernah dibahas oleh pemerintah Sudan,” kata Menteri Luar Negeri Omar Qamareddin. Badawi telah “mengejutkan kami karena dia tidak diberi mandat untuk mengomentari masalah ini”.

Di Israel, Perdana Menteri Benjamin menghadapi reaksi keras dari pemukim garis keras yang marah atas penangguhan aneksasi. “Dia menipu kami, menipu kami, menipu kami,” kata pemimpin pemukim David Elhayani. (*)

Artikel ini dikutip dari ArabNews.Com. Lihat halaman asliknya, KLIK DI SINI.

Berita Terkait