Asep Rahmatullah, Sekretaris DPD PDIP Banten menyatakan dukungannya terhadap 179 calon pengawas dan 124 calon kepala sekolah menengah di Banten yang hendak lapor Presiden atau melaluiMendagri untuk memperjuangkan nasibnya.
“Jika kepala daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat tidak mampu memberikan penjelasan terhadap kondisi yang terjadi, saya rasa tidak ada salahnya untuk melapor,” kata Asep Rahmatullah, Sekretaris DPD PDIP Banten yang dihubungi MediaBanten.Com, Minggu (30/10/2022).
Katanya, para calon pengawas dan calon kepala sekolah menengah memiliki kepentingan untuk langsung bertanya kepada Mendagri dan Presiden RI atas nasib mereka yang terkatung-katung selama 4 tahun.
Sebab Pj Gubernur Banten merupakan mandatory Presiden. Dalam konteks ini, Pj Gubernur dinilai tidak mampu menjelaskan kenapa proses pengangkatan calon pengawas dan calon kepala sekolah belum bisa dilakukan.
Sebelumnya, Neli Fori Karliana dan bersama 178 calon pengawas dan calon kepala sekolah menengah di Banten sudah 4 tahun menanti kepastian nasib untuk dilantik jadi pengawas dan kepala sekolah defintif. Bahkan, setahun terakhir dikabarkan, draft SK sudah di meja Pj Gubernur Banten (Baca: Perjuangkan Nasib, Calon Pengawas Banten Mau Lapor Presiden).
Meski sudah di meja Pj Gubernur Banten, nasib calon pengawas dan calon kepala sekolah hingga sekarang tidak mendapatkan kepastian soal nasib mereka.
“Di grup WA, kami berwacana untuk mengirimkan surat pengaduan kepada Mendagri dan Presiden RI. Ya, kami juga manusia pak, tapi itu baru wacana di grup WA,” kata Neli Fori Karliana, calon pengawas dari SMAN 2 Pandeglang dalam Chanel Youtube BantenPodcast, dikutip MediaBanten.Com, Minggu (30/10/2022).
Neli, calon pengawas itu sudah 33 tahun mengajar dan kini aktif mengajar di SMAN 2 Kabupaten Pandeglang. Proses pengusulan menjadi calon pengawas sudah sejak 2019.
“Terakhir, kami dari calon pengawas dan calon kepala sekolah harus menjalani pendidikan dan latihan atau Diklat pada November – Desember 2021. Hasilnya diberikan sertifikat kelayakan atas jabatan itu. Saya kebetulan lulusan dengan nilai sangat memuaskan,” kata Neli.
Katanya, kebutuhan pengawas untuk pendidikan menengah lebih 200 orang. Sedangkan penyaringan yang dilakukan Dindikbud Banten baru 178 orang.
Idealnya, satu pengawas menjalankan tugasnya untuk 5-7 sekolah. Ada yang menyebutkan 10 sekolah.
Hanya kondisi ketidakpastian ini baru kali ini terjadi. “Saya bertanya kepada pengawas yang dulu, mereka mengatakan, belum pernah mengalami peristiwa ketidakpastian seperti ini, termasuk adanya Diklat. Soal Diklat, itu proses baru,” katanya. (* / Editor: Iman NR)
