Kisruh Dindikbud Berlanjut, Benarkah KPA/PPK Dijabat KCD Abaikan Surat Kadis?

Kekisruhan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten masih berlanjut soal penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis (PPTK) terkait dana ,sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan sekolah kebutuhan khusus negeri (SKhN). Kekisruhan administrasi ini menyebabkan honor lebih 8.000 guru non-PNS belum dibayarkan sejak Januari hingga awal Maret 2019. Lebih parah lagi, biaya listrik di sebagian besar SMAN/SMKN di Banten menunggak lebih dua bulan, menyebabkan PT PLN mengancam akan mencabut sementara sambungan listrik itu jika dibayar setelah…

Baca Selanjutnya

Akibat Kisruh Administrasi, Honorer Lebih 8.000 Guru Non-PNS Terlambat dan Listrik Menunggak

“Kekisruahan” pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten menyebabkan tunggakan pembayaran listrik sebagian besar SMA/SMK Negeri dan honor lebih 8.000 guru non-pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan, dalam suratnya PT PLN “mengancam” akan mencabut listrik jika hingga tanggal 20 Marlet 2019 belum juga dibayar. Plt Sekretaris Dinas (Sekdis) Dindikbud Banten, Ujang Rafiudin yang dikonfirmasi MediaBanten.Com, Selasa (5/3/2019) membenarkan soal tunggakan listrik, namun dia tidak menyebutkan secara jelas. “Sudah ada MoU dengan PLN, nanti akan diselesaikan,” kata Ujang sambil pergi menghindari pertanyaan berikutnya. Keterangan yang dihimpun MediaBanten.Com menyebutkan, salah…

Baca Selanjutnya

Banten Belum Siap, Kota Serang Sudah 17 Calon Kepsek Bersertifikat LPPKS

Sebanyak 17 calon kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Serang sudah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan latihan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berarti ke-17 calon kepala sekolah itu sudah memenuhi ketentuan dalam Permendikbud No.6 tahun 2018 tentang tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Berbeda dengan Provinsi Banten, Ujang, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten justru berkomentar tidak tahu soal Permendikbud tersebut. “Emang ada, nomor berapa dan apa ya isinya,” kata Ujang sambil pergi dan mengaku…

Baca Selanjutnya

Tidak Sah, Kepala Sekolah Tanpa Surat Tamat Diklat Calon Kepala Sekolah Dari Dirjen

Kepala Sekolah yang tidak memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (STTPPCKS) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan dinyatakan tidak sah sebagai kepala sekolah. Konsekuensinya, sekolah tersebut tidak akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan seluruh tandatangannya di atas dokumen sekolah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku yang bisa berbuntut pada tindakan pidana karna menjalankan tugas yang bukan kewenangannya. “Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permindikbud No.6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Batas waktunya hingga tahun 2020,” kata…

Baca Selanjutnya

Dipungut Rp2,7 Juta Per Sekolah, Dindikbud Banten Sesalkan Workshop BOS dan RKA di Tangerang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menyayangkan acara Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Tangerang dengan Media Madani Printing di Hotel Istanan Nelayan, tanggal 13 Desember 2018. Peserta workshop dipungut biaya Rp2,7 juta per sekolah. “Kami dari PEP Dindikbud Banten yang punya kewenangan soal perencanaan dan evaluasi tidak pernah merasa diundang ataupun diberitahu tentang acara tersebut,” kata Rizal S Djafar, Kasubag PEP Dindikbud Banten yang dihubungi MediaBanten.Com, Rabu (26/12/2018). Rizal mengatakan, organisais Musyawarah…

Baca Selanjutnya

Badak Banten Soroti 4 TA PPID Dindikbud Banten Tidak Seusai Kompetensi

Ketua Badak Banten, Firdaus Ghozali menyoroti tenaga ahli (TA) yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dinilai tidak sesuai dengan sertifikasi kompetensi dan tidak efektif digunakan. Terbukti, tidak ada laporan atau kajian rutin dari TA sebagai bukti hasil pekerjaannya. “Informasinya ada 4 tenaga ahli di pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Mereka sudah ada sejak tahun 2017. Nah itu digaji dengan uang rakyat. Informasinya gaji sekitar Rp6,7 juta per bulan. Juga kami mendapatkan informasi kalau tenaga ahli itu tidak memiliki sertifikasi sesuai dengan keahliannya untuk ditempatkan…

Baca Selanjutnya