Percepat Pembangunan, Tender Proyek 2018 Diumumkan Desember 2017

Pemprov Banten pada Desember 2017 akan mengumumkan lelang program 2018. Hal itu disampaikan Gubernur Banten,  Wahidin Halim (WH) usai memimpin rapat rutin awal bulan di Aula Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (4/12). Meski begitu, dikatakan Gubernur, jika masih ada sejumlah organisasi Perangkat daerah (OPD) yang belum memasukkan programnya ke dalam sistem informasi pembangunan. “Masih ada yang manual, sekarang kita tunggu mudah-mudahan sore ini (kemarin) sudah masuk semua. Karena terkait pelelangan itu harus sudah kita umumkan bulan ini,” katanya. Menurutnya, Pemprov Banten juga akan berhitung agar supaya dapat mempercepat pembangunan.…

Selanjutnya

Biro Pemerintahan dan BPKAD Banten Lakukan Rekaptulasi Aset dari Kabupaten / Kota

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten bersama Biro Pemerintahan Provinsi Banten, lakukan tahapan pelaksanaan pengalihaan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2017, Berdasarkan berita acara serah terima (bast) personil, sarana prasarana dan dokumen (P2D) yang telah ditandatangani oleh 7 kabupaten Kota dengan pemerintah provinsi banten pada tanggal 24 oktober 2016 ( data nilai perolehan sampai dengan 31 desember 2015 audited BPK RI). Plt Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Nanang Irawan mengatakan, Rekapitulasi data aset yang diserahkan 7 pemerintah kabupaten / kota kepada pemerintah Provinsi Banten yaitu Kabupaten Serang Jumlah…

Selanjutnya

Biro Pemerintahan Susun Renstra OPD Muat Visi Misi Kepala Daerah

Biro Pemerintahan Provinsi Banten menggelar Rencana Strategis (Renstra), dalam perencanaan tersebut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana seluruh unit kerja diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Biro Organisasi Setda Provinsi Banten. Plt Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten, Nanang Irawan mengatakan, guna memenuhi kehendak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, maka diperlukan sebuah Dokumen Rencana Strategis Sekretariat…

Selanjutnya

Pemprov dan Kejati Banten Kerjasama Perdata dan TUN

Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan Kejaksaan Tinggi Banten melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU mengenai masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang,  Jumat (29/9/2017). Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresisi Kejati Banten yang siap membantu penegakan hukum, baik bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemprov Banten. “Ga boleh dicampuri, penegakkan hukum harus independen, kecuali pencegahan, bisa bersama-sama, ini bagian dari pencegahan,” kata Gubernur. Gubernur juga  meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menghambat upaya kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan aparat penegak…

Selanjutnya

Subsidi Rumah Murah di Banten

Pemerintah Provinsi Banten berkerja sama dengan sektor swasta, mengalokasikan subsidi membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama dengan pihak swata terutama dengan asosiasi, dalam bentuk membagi dua zona untuk pengembangan perumahan. Zona pertama yaitu membangun rumah sangat sederhana di Tangerang dengan kisaran harga maksimal Rp150 juta. Sedangkan Zona  kedua yakni membangun rumah untuk wilayah luar Tangerang di wilayah Serang dan Lebak. Harga yang dikenakan untuk calon pembeli dai zona kedua lebih murah dibandingkan harga zona pertama, yaitu Rp135 juta. “Kami mensubsidi perusahaan pengembang setelah cek ke lapangan…

Selanjutnya