Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) resmi membuka Sekolah Advokasi Mahasiswa Pertanian Indonesia 2026 sebagai wadah kaderisasi untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik, mengkritisi ketimpangan, serta memperjuangkan keadilan bagi petani Indonesia.
Mengusung tema “Sekolah Advokasi Mahasiswa Pertanian: Mengawal Kebijakan, Mengkritisi Ketimpangan, dan Memperjuangkan Keadilan bagi Petani Indonesia,”.
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun gerakan advokasi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan kepentingan rakyat.
Pembukaan kegiatan yang berlangsung di Kota Tangerang Selatan dihadiri oleh Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dekan Fakultas Pertanian UMJ, Ketua Bidang DKP3 Kota Tangerang Selatan, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang Selatan, jajaran pengurus POPMASEPI, kader POPMASEPI dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, serta perwakilan aliansi mahasiswa dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, para tamu undangan mengapresiasi inisiatif POPMASEPI yang menghadirkan ruang pembelajaran dengan mengintegrasikan penguatan kapasitas akademik dan praktik advokasi.
Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat melalui kajian ilmiah, partisipasi publik, serta pengawalan terhadap kebijakan yang berdampak pada sektor pertanian dan kehidupan petani.
Ketua Pelaksana Sekolah Advokasi Mahasiswa Pertanian Indonesia 2026, Aura Miftahul Huda Ilyasa, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya membangun generasi mahasiswa yang tidak hanya memiliki keberanian intelektual, tetapi juga kemampuan teknis dalam melakukan advokasi kebijakan.
“Sekolah Advokasi ini kami rancang sebagai ruang kaderisasi yang mempertemukan mahasiswa dengan akademisi, pemerintah, dan aktivis nasional. Kami ingin peserta tidak hanya memahami persoalan pertanian dari sisi teori, tetapi juga mampu membaca realitas sosial, menyusun kajian yang komprehensif, membangun strategi advokasi, serta mengawal kebijakan yang berpihak kepada petani dan masyarakat. Harapannya, kader POPMASEPI dapat menjadi pemimpin muda yang kritis, solutif, dan berintegritas dalam memperjuangkan kepentingan publik,” ujar Aura.
Usai pembukaan, peserta mengikuti rangkaian Forum Advokasi yang menjadi agenda utama dalam Sekolah Advokasi Mahasiswa Pertanian Indonesia 2026. Forum tersebut menghadirkan berbagai organisasi masyarakat sipil dan tokoh nasional yang selama ini aktif mengawal isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, antikorupsi, hingga kebijakan publik di Indonesia.
Narasumber yang hadir berasal dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), serta pengamat sosial-politik Khariq Anhar. Kehadiran para pemateri memberikan perspektif yang beragam mengenai tantangan advokasi di Indonesia sekaligus memperkaya wawasan peserta tentang strategi membangun gerakan sosial yang efektif, kritis, dan berkelanjutan.
Selama forum berlangsung, peserta memperoleh pembekalan mengenai analisis sosial agraria, resolusi konflik ekologis, perlindungan hak-hak masyarakat, strategi litigasi dan nonlitigasi, pengorganisasian masyarakat, penguatan gerakan mahasiswa, hingga pemanfaatan media digital sebagai instrumen advokasi. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan penyusunan policy brief sebagai instrumen untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan hasil kajian ilmiah.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang rangkaian kegiatan. Diskusi berlangsung secara interaktif melalui pembahasan berbagai studi kasus yang mendorong peserta berpikir kritis, menyusun analisis, serta merumuskan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kekuatan utama dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif, partisipatif, dan aplikatif.
Melalui penyelenggaraan Sekolah Advokasi Mahasiswa Pertanian Indonesia 2026, POPMASEPI menegaskan komitmennya untuk melahirkan kader-kader mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan advokasi yang mumpuni, serta keberanian mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya jejaring advokasi mahasiswa pertanian di Indonesia yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan sistem pertanian nasional yang lebih adil, berkelanjutan, serta berpihak pada kesejahteraan petani.
Editor: Abdul Hadi
