Boro-boro berobat ke rumah sakit hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), Aning (49 tahun), warga Kampung Pabatan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang yang menggunakan kartu BPJS justru diabaikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Minggu (31/12/2017). Kini Aning dirawat di Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Tentara (DKT) Kota Serang.
“Setelah diabaikan RSUD Banten, saya ingat kalau almarhum bapak adalah purnawirawan TNI, jadi segera saya bawa ke RS DKT Kota Serang. Alhamdulillah, kartu BPJS berlaku dan ibu sedang dirawat sekarang,” kata Imas, putri dari Aning kepada MediaBanten.Com, Selasa (2/1/2018).
Imas bercerita, hari Minggu, ibunya mengalami kritis. Dia segera membawa ibunya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, sekitar pukul 09.00 WIB. Ketika ibunya dibawa masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD), perawat tidak langsung melakukan tindakan medis untuk pertolongan pertama. Perawat malah bertanya apakah pasien menggunakan kartu BPJS atau pembayaran non-BPJS. Imas menjawab, ibunya menggunakan kartu BPJS.
Setelah mendengar jawaban itu, Imas melihat perawat hanya mencek pasien tanpa menggunakan peralatan seperti infus atau oksigen. Imas juga menanyakan kamar rawat inap, namun pegawai RSUD Banten menyatakan bahwa kamar perawatan penuh alias tidak bisa menerima Aning untuk dirawat di rumah sakit tersebut. Padahal, Imas menyaksikan, kondisi ruang rawat tidak terlihat ramai yang ditafsirkan masih banyak kamar rawat inap yang masih kosong.
Perlakuan perawat dan pegawai RSUD Banten terhadap Aning, Ibunya yang berobat menggunakan kartu BPJS, membuat Imas jengkel. “Boro-boro berobat hanya menggunakan KTP Banten bisa gratis seperti janji Pak WH dan Pak Andika. Kami yang menggunakan kartu BPJS saja diperlakukan seperti ini,” kata Imas.
Baca: PSKS Diminta Total Mengabdi Tangani Penyandang Sosial
MediaBanten.Com belum bisa mengkonfirmasi peristiwa yang dialami Aning. Hingga pukul 17.20 WIB, ruangan kantor manajemen RSUD Banten sudah kosong. “Sudah pada pulang pak,” ujar seorang office boy (OB) yang tengah membersihkan lantai ruangan. Sedangkan Yogi, Kasubag Umum dan Kepegawain tidak merespon telepon maupun pesan melalui WhatApp. Hal serupa juga terjadi pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, drg Sigit Wardojo.
Sikap Fraksi Hanura DPRD Banten
Eli Mulyadi, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Banten sangat menyesalkan insiden diabaikannya masyarakat yang sedang kritis oleh manajemen RSUD Banten. Fraksi Hanura DPRD Banten akan mengangkat kasus ini dan akan merekomendasikan kepada unsur Pimpinan DPRD dan Gubernur Banten.
Partai Hanura melihat manajemen RSUD Banten telah melakukan pelanggaran serius berupa pengabaian hak kesehatan masyarakat, apalagi pasien itu pemegang kartu BPJS. Dan lebih serius lagi, manajemen RSUD ini juga mengabaikan janji kampanye Wahidin Halim dan Andika dalam Pemilihan Gubernur Banten, yaitu warga Banten bisa berobat gratis hanya menggunakan KTP.
“Janji itu ditegaskan lagi oleh Gubernur Banten belum lama ini. Dan kami dari Partai Hanura sebagai partai pengusung WH-Andika tentu saja tidak mau tinggal diam ketika ada rumah sakit yang tidak mau mematuhi instruksi gubernur, apalagi ini rumah sakitnya milik Pemprov Banten. Kan ini keterlaluan,” ujar Eli Mulyadi. (Adityawarman)
