Azwar Anas, anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Partai Demokrat berharap Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah dapat memilih pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama secara obyektif dari hasil open bidding yang telah diumumkan.
Ia menyebut para peserta yang lolos sebagai figur yang layak dipertimbangkan untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemkab Serang. Namun pemilihan pejabat atau orang tetap merupakan hak priogratif kepala daerah.
“Kami melihat beberapa hasil yang menurut kajian saya, orang-orang yang diumumkan memang memiliki potensi,” ujar Azwar Anas saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin, 15 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa dalam mekanisme open bidding, panitia seleksi telah menetapkan tiga nama terbaik untuk setiap jabatan. Selanjutnya, Bupati Serang memiliki kewenangan memilih satu orang dari tiga nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Azwar Anas berharap kepala daerah dapat menentukan pilihan secara objektif.
Menurutnya, jabatan kepala dinas menuntut lebih dari sekadar nilai asesmen tertinggi. Faktor kompetensi, kepemimpinan, dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat menjadi hal yang sangat penting.
“Tantangan ke depan itu besar. Kepala dinas harus mampu menerjemahkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam rencana tata ruang dan kebijakan daerah. Itu harus disinkronkan dengan kondisi masyarakat yang saat ini benar-benar membutuhkan kehadiran pemerintah,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi anggaran daerah yang mengalami penyesuaian. Situasi ini, kata Azwar, menuntut pejabat yang terpilih mampu bekerja efektif, efisien, dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
Menurut Azwar Anas, seorang kepala dinas tidak hanya bertugas menjalankan program. Pejabat tersebut juga harus mampu membangun koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum, DPRD, media, serta masyarakat luas.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Kepala dinas akan berhadapan langsung dengan civil society, media, dan aparat hukum. Karena itu, yang dibutuhkan adalah sosok dengan jam terbang dan rekam jejak yang jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa integritas menjadi syarat mutlak. Azwar Anas berharap pejabat yang terpilih tidak memiliki indikasi masalah hukum, terutama terkait praktik korupsi.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa dibangun oleh pemimpin yang bersih dan profesional.
Terkait penilaian asesmen, Azwar Anas menilai hasil nilai tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan. Ia mengingatkan bahwa nilai tinggi belum tentu menjamin kinerja di lapangan.
“Bukan soal siapa yang nilainya paling tinggi. Apa arti sebuah nilai kalau ke depannya tidak bisa bekerja. Kepala dinas itu perpanjangan tangan pemerintah daerah, harus turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum yang dihadapkan pada persoalan infrastruktur, banjir, dan jalan rusak, terutama saat musim hujan.
Tantangan tersebut harus dihadapi dengan kondisi anggaran yang terbatas, sehingga dibutuhkan pemimpin yang tangguh dan responsif.
Azwar Anas juga menyinggung kemungkinan pengisian jabatan dari luar daerah. Menurutnya, Pemkab Serang sebenarnya memiliki banyak aparatur sipil negara internal yang siap dan kompeten.
“Proses kaderisasi di pemerintahan daerah sudah berjalan. Banyak ASN internal yang punya kapasitas dan pengalaman,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tidak akan menghalangi jika pemerintah daerah memilih kandidat dari luar. Yang terpenting, kata dia, adalah kinerja dan tanggung jawab pejabat tersebut setelah dilantik.
Azwar Anas berharap seluruh proses open bidding berjalan secara natural tanpa intervensi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan menolak praktik titip-menitip atau pejabat yang dijagokan.
“Mudah-mudahan proses ini berjalan normal, tanpa titipan dan tanpa kepentingan tertentu. Kalau prosesnya sehat, kita tunggu hasil akhirnya demi Kabupaten Serang yang lebih baik,” tutupnya. (Taufik Hidayat)
