Presiden RI Bagikan Sertifikat Wakaf Warga di Tangerang Selatan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membagikan 351 sertifikat tanah wakaf untuk masjid, musola, tempat pendidikan, dan pesantren diwilayah Kota Tangsel. Pembagian sertifikat dilakukan di Masjid Raya Bani Umar, Tangerang Selatan, Jumat (22/2/2019). Presiden didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Banten Wahidin Halim, Walikota Tangsel Airin Rahmdi Diani, Walikota Tangerang Arif R Wismansyah, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. “Hari ini, telah kita bagikan 351 sertifikat wakaf untuk masjid, mushalla, tempat pendidikan, pesantren,” kata Presiden Joko Widodo usai melaksanakan sholat jumat berjamaah.…

Baca Selanjutnya

Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Banten, Pilih Manual Atau Otomatisasi?

Boleh jadi, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten tengah gamang seputar sistem penilaian kinerja pegawai. Apakah masih bersikukuh dengan sistem manual yang peluang rekayasa nilai dan diwarnai like or dislike yang besar, atau menerapkan sistem elektronik yang terotomatisasi setiap tahapan penilaian kerja. Pertanyaan yang (lebih banyak disimpan dalam hati) mengapa pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) dianggap sering terlambat dan sebagian besar dibayar menjelang akhir bulan? Dan awal bulan, sebagian besar ASN tidak pernah tahu berapa Tukin yang bakal diterima, kecuali sudah ditransfer ke rekening masing-masing. Meski Badan…

Baca Selanjutnya

Lebih Setahun Menjabat Plt, Akhirnya Edi Ariyadi Dilantik Jadi Walikota Cilegon 2015-2021

Setelah lebih setahun menjabat Pelaksana tugas (plt), akhir Edi Ariyadi dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim menjadi Walikota Cilegon sisa masa jabatan 2015-2021 di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (20/2/2019). Edi Ariyadi menggantikan Iman Ariyadi karena ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi perizinan. “Saya Gubernur Banten atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Edi Ariyadi sebagai Walikota Cilegon berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 131.36.264 tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pengangkatan Walikota dan pemberhentian Wakil Walikota Cilegon. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas…

Baca Selanjutnya

Presiden Joko Widodo Lihat Pelaksanaan Tagana Masuk Sekolah di SD Panimbang

Presiden RI Joko Widodo mengunjungi dan melihat pelaksanaan Program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang, Senin (18/2/2019). Kunjungan Presiden RI ini didampiingi Gubernur Banten, Wahidin Halim, Bupati Pandeglang Irna Narulita dan wakilnya Tanto W Arban, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala BPNPB Doni Monardo dan Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir. Presiden RI dengan rombongan datang dengan menggunakan Super Puma helikopter milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), sekitar pukul 08.45…

Baca Selanjutnya

Awas Hoax di ASN Banten, SKP Mobile Gantikan e-Sikap

Hati-hati hoax beredar di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Jika diikuti hoax itu, ASN bisa tidak menerima tunjangan kinerja (Tukin) setiap bulannya. Hoax yang beredar dari group WA ke group WA lainnya dan ke WA perseorangan itu berisi penerapan aplikasi sasaran kinerja pegawai mobile (SKP-mobile) untuk menggantikan aplikasi sistem informasi kinerja pegawai (e-Sikap). Sejak beredarnya hoax SKP-mobile, pengisian e-Sikap yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten mengalami penurunan. “Iya. Biasanya dalam sehari, user yang mengisi kinerja mencapai 3.000-4000 orang. Sejak tanggal 13 Februari terus…

Baca Selanjutnya

Belum Lupa Tsunami, Gempa 5,2 SR Guncang Sebagian Banten Selatan

Belum hapus trauma gempa tsunami Selat Sunda, sebuah gempa tektonik dengan kekuatan 5,2 skala richter (SR) mengguncang sebagian Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak), Kamis (14/2/2019), sekitar pukul 06.41 WIB. Gempa itu dinyatakan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Kepala Pusat Gempa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono di Jakarta mengatakan, setelah dianalisis secara akurat, gempa tektonik itu memiliki kekuatan (magnito) 5,0 SR. Gempa terjadi di Samudera Hinda sebelah selatan Pulau Jawa pada koordinat 7,07 LS dan 105,64 BT. Atau lokasi pusat gempa itu berada di kedalaman 54 kilometer dan…

Baca Selanjutnya

Paling Lambat April 2019, Kepala Sekolah di Banten Harus Sertifikasi Diklat Kepsek

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan batas waktu hingga April 2019, seluruh kepala sekolah (Kepsek) sudah harus memiliki seritikasi dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) atau lembaga yang ditunjuk dan berkerja sama dengan LPPKS. “Itu namanya pelatihan penguatan kepala sekolah. Batas waktunya hingga April 2019. Karena selama ini, karena dalam peraturan yang baru (Permendikbud No.6 tahun 2018- red) kepala sekolah itu guru yang ditugaskan, bukan sebagai jabatan tambahan seperti yang tercantum dalam peraturan sebelumnya,” kata Aceng Hasani, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmpu Pendidikan (FIKP) Universitas Negeri Ageung Tirtayasa…

Baca Selanjutnya

Banten Belum Siap, Kota Serang Sudah 17 Calon Kepsek Bersertifikat LPPKS

Sebanyak 17 calon kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Serang sudah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan latihan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berarti ke-17 calon kepala sekolah itu sudah memenuhi ketentuan dalam Permendikbud No.6 tahun 2018 tentang tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Berbeda dengan Provinsi Banten, Ujang, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten justru berkomentar tidak tahu soal Permendikbud tersebut. “Emang ada, nomor berapa dan apa ya isinya,” kata Ujang sambil pergi dan mengaku…

Baca Selanjutnya

Tidak Sah, Kepala Sekolah Tanpa Surat Tamat Diklat Calon Kepala Sekolah Dari Dirjen

Kepala Sekolah yang tidak memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (STTPPCKS) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan dinyatakan tidak sah sebagai kepala sekolah. Konsekuensinya, sekolah tersebut tidak akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan seluruh tandatangannya di atas dokumen sekolah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku yang bisa berbuntut pada tindakan pidana karna menjalankan tugas yang bukan kewenangannya. “Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permindikbud No.6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Batas waktunya hingga tahun 2020,” kata…

Baca Selanjutnya

Mafia Tanah Penerbit Sertifikat Aspal Dibongkar, Polda Banten Tahan 10 Tersangka

Tim Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten berhasil membongkar jaringan kolaborasi penerbitan kepemilikan tanah dengan melawan hukum untuk mengambil hak orang lain atau merugikan orang lain di 3 wilayah di Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang. Sertifikat tanah jenis ini lebih dikenal dengan sebut sertifikat Aspal (asli tapi palsu). Sertifikat itu asli karena diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun prosesnya dilakukan dengan rakayasa atau istilahnya melawan hukum untuk mengambil hak orang lain alias merugikan orang lain. Dalam penyidikan mafia tanah itu, Tim…

Baca Selanjutnya

Gandung: Revisi RPJMD Banten Pemborosan Anggaran dan Tidak Penting

Gandung Ismanto, Akademisi Universitas Sultan Ageung Tirtayasa (Untirta) menilai, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2017-2022 hanya pemborosan anggaran karena tidak penting atau tidak urgent dilakukan sekarang. “Kalau mau nanti, tahun 2020. Sebab seluruh daerah di Indonesia ini harus melakukan perubahan RPJMD untuk menyesuaikan dengan perubahan RPJMN (rencana pembangunan menengah nasional). Paska Pileg dan Pilpers, RPJMN kita berakhir tahun 2019, sehingga di 2020, semua daerah harus melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan RPJMN yang baru,” kata Gandung Ismanto, Akademisi Untirta yang ditemui MediaBanten.Com, Kamis (31/1/2019). Gandung juga menilai, revisi…

Baca Selanjutnya