Birokrasi “Lelet”, Surat KASN Soal Penghentian Lelang Jabatan Terlambat Diterima Gubernur

Birokrasi yang dinilai “Lelet” di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyebabkan surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang rekomendasi penghentian sementara proses seleksi terbuka lima jabatan pimpinan tertinggi (JPT) Pratama atau eselon II tidak secepatnya berada di Gubernur Banten selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Hasil penelusuran MediaBanten.Com, Senin (4/6/2018) menyebutkan, Surat dari KASN itu tercatat diterima di Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) pada Kamis tanggal 31 Mei 2018. Surat KASN itu berasal dari Biro Umum Pemprov Banten. Namun pejabat di Biro Umum tidak mau memberikan keterangan soal kapan surat itu…

Selanjutnya

Langgar UU dan PP, Komisi ASN Minta Lelang Lima Jabatan Eselon II di Pemprov Banten Dihentikan

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghentikan sementara proses seleksi terbuka terhadap lima jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) Pratama yang sedang dilelang. Sebab seleksi itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara (ASN) dan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Permintaan penghentian sementara proses lelang jabatan eselon II dari Komisi ASN itu tertuang dalam surat B-1108/KASN/5/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Banten di Serang dengan perihal Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Yang Dilaksanakan…

Selanjutnya

Panwaslu Kabupaten Tangerang Periksa Dugaan Pelanggaran Kampanye Cawabup di Lembangsari

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, Didi M Sudih membenarkan, Pantia Pengawas Pemilu (Pawaslu) Kabupaten Tangerang sedang memeriksa dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah yang diduga dilakukan Calon Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli di Kampung Guha, Desa Lembangsari, Kecamatan Rajeg. “Dugaan ini masih proses. Panwaslu Kabupaten Tangerang memiliki waktu lima hari untuk memutuskan apakah kampanye itu melanggar peraturan atau tidak,” kata Didi M Sudih yang dihubungi MediaBanten.Com, Sabtu (2/6/2018). Calon Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli berkampanye di sebuah rumah ibadah yang diduga mushola di Desa Lembangsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangernag pada…

Selanjutnya

Kisah Muslim Berpuasa Ramadhan 22 Jam Per Hari di Islandia

Muslim di Islandia harus menjalani puasa Ramadan selama 22 jam sehari dan hanya punya waktu sekitar dua jam untuk berbuka, salat Tarawih dan makan sahur. Ibadah puasa dijalankan mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Di Indonesia, puasa dijalankan selama kurang lebih 13 jam. Namun di wilayah lingkaran Arktik atau Kutub Utara, waktu puasa bisa jauh lebih panjang, terutama bila berlangsung di musim panas. Salah satu negara yang memiliki rentang waktu puasa terpanjang adalah Islandia -di mana umat Muslim harus berpantang dari lapar, haus dan segala hal yang bisa membatalkan puasa-…

Selanjutnya

Panitia Asean Games 2018 Dahulukan UMKM Nasional Jadi Pemegang Lisensi Merchandise

Hasil hitungan Bappenas juga memperkirakan total dampak ekonomi langsung penyelenggaraan Asian Games 2018, baik dari sisi pengeluaran pengunjung, investasi infrastruktur pendukung dan operasionalisasi acara adalah sebesar 45,1 triliun rupiah terhitung sejak 2015 hingga 2018, yaitu sejak persiapan sampai dengan acara berlangsung. Erick Thohir, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 dalam siaran pers Humas Panitia Pelaksana Asian Games 2018 yang dikirm Joseps Sinaga ke MediaBanten.Com, Rabu (30/5/2018) menjelaskan, penyelenggaraan Asian Games 2018 akan memberikan legacy dan membawa dampak positif yang besar bagi Indonesia baik dari sisi dampak ekonomi, dampak sosial dan…

Selanjutnya

BPK Berikan Opini WTP Atas LKPD Banten Tahun 2017

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. “Ini hasil kerja keras. Karena semua sepakat dan solid untuk membangun,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam sambutannya pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Gd. DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (28/5/2018). Siaran Pers dari Kominfo Banten yang ditandatangani Amal Herawan Budhi, Kabid Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik yang diterima MediaBanten.Com menyebutkan, Gubernur Banten merasa…

Selanjutnya

Polemik Hanura Banten: Surat PAW Anggota DPRD Abaikan Putusan Sela PTUN Jakarta

Polemik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masih berlanjut di Banten. Ketua Fraksi Partai Hanura DPD Banten, Eli Mulyadi meminta agar surat permohonan penggantian antar waktu (PAW) atas nama Eli Mulyadi dan digantikan Agus Subarli segera diajukan ke Pimpinan DPRD Banten. “Segera saja sampaikan ke DPRD agar diproses lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tinggal nanti DPRD Banten menyikapi surat itu seperti apa? Kan nanti ada klarifikasi DPRD Banten seperti apa? Kan DPRD juga melihat peraturan dan perundang-undangannya seperti apa. Segera saja disampaikan,” kata Eli Mulyadi kepada MediaBanten.Com, Rabu (23/5/2018)…

Selanjutnya

Menteri Kominfo: 9.500-an Situs Tengah Diverifikasi Sebagai Penyebar Radikalisme

Sebanyak 2.528 situs telah diblokir dan 9.500 akun masih dalam proses verifikasi untuk diblokir. Situs itu terbukti menyebarkan radikalisme dan ujaran kebencian. “Ada 2.528 yang sampai tengah malam (sudah diblokir) dan 9.500-an yang masih dalam proses verifikasi. Saya yakin jumlahnya kini sudah lebih,” kata Rudiantara, Meneri Kominikasi dan Informasi (Kominfo) di Batang, Jawa Tengah, Minggu sore (20/5/2018) seperti dilansir Antara. Rudiantara mengatakan, Kementerian Kominfo hanya bertugas melakukan penindakan pada dunia maya. Sedangkan, penindakan nyata akan dilakukan oleh penegak hukum atau Polri. “Jadi kami paralel bersama dengan Polri karena penindakan nyatanya…

Selanjutnya

Video Gubernur dan Forkopimda Banten Deklarasikan Gerakan Melawan Terorisme

Gubernur Banten, Wahidin Halim meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan agar terorisme bisa dideteksi secara dini. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, tokoh agama dan elemen masyarakat mengutuk keras aksi terorisme. “Kita tidak akan membiarkan aksi ini menimbulkan ketakutan di masyarakat seperti yan diharapkan oleh para pelakunya,” kata Wahidin Halim dalam jumpa pers di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Curug, Kota Serang, Selasa (15/8/2018). Keterangan kepada wartawan ini diberikan setelah Gubernur Banten melakukan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Darah (Forkopimda) Banten yang terdiri dari Gubernur Banten Wahidin…

Selanjutnya

Kejati Banten Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Publikasi DPRD Rp6,7 M

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Aspiratif (Kompak) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menindaklanjuti dugaan korupsi dana publikasi Rp6,7 miliar tahun 2015. Indikasi kerugian yang dikemukakan dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHKP) Badan Pemriksa Keuangan (BPK) sudah ditangani kejaksaan, namun hingga kini tidak ada kejelasannya. “Kami minta agar kasus dugaan korupsi itu dituntaskan, jangan dipetieskan. Sudah jelas dalam LHP BPK ada temuan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,5 miliar,” kata Rifki, Koordinator Demo dari Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Aspiratif yang menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Senin (14/5/2018). Perwakilan…

Selanjutnya