Disnakertrans Provinsi Banten tidak memiliki data mutakhir mengenai jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2025. Hal itu lantaran banyak pemerintah kabupaten/kota enggan menyerahkan informasi terkait data PHK tersebut.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi menjelaskan jika data PHK sebenarnya berada di masing-masing daerah. Berkaca dari yang sudah-sudah, banyak pihak kabupaten/kota menyampaikan laporannya secara rutin.
“Belum ada datanya (data pengangguran tahun 2025 – red), izin-izinnya kan dari kabupaten/kota itu,” ungkapnya.
“Kalau tiap hari, ya ada satu-dua, tapi kalau kumulatif setahun baru ada datanya nanti di akhir tahun biasanya disampaikan. Kalau data persemester ini belum ada,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Septo, kondisi ini bisa dipahami karena tingginya angka pengangguran terbuka di Banten kerap menjadi sorotan.
Ia menilai, pemda khawatir jika data PHK diumumkan secara berkala justru menimbulkan kegaduhan. “Mungkin karena tingkat pengangguran terbukanya tinggi, dia (pemda-red) takut kelabakan,” katanya.
Kendati begitu untuk menghadapi keterbatasan data, Pemprov Banten mencatat ada perbaikan dalam angka pengangguran terbuka.
Septo mengungkapkan, secara nasional jumlah pengangguran di Banten kini mengalami penurunan dan tidak lagi menempati posisi pertama.
“Alhamdulillah tahun ini kita ranking 4, sudah dua tahun berturut-turut kita ranking 1. Tahun lalu itu pengangguran terbuka mencapai 425 ribu, tahun ini 416 ribu,” ungkapnya.
Namun, ia menekankan angka tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Karena itu, langkah antisipasi harus terus dilakukan.
“Presentasenya memang berkurang, tapi kewaspadaan kita harus dijaga karena tingkat pengangguran terbuka kita masih di atas nasional. Nasional 4,76 persen, sementara kita lebih tinggi dari itu,” tegas Septo.
Terkait penyebab PHK sendiri, Septo menerangkan ada berbagai macam alasan, seperti misalnya pemindahan pabrik ke daerah lain. “Ya memang hari ini kita tantangannya adalah pergeseran dari investasi yang ada di Banten hari ini,” tuturnya.
Seraya menambahkan, era Padat Karya di hampir seluruh di Banten sudah mulai berkurang, dan beralih ke daerah lain yang pengembangan untuk membangun pabrik, luas tanahnya dan sebagainya di daerah baru mungkin agak lebih murah.
“Di kita, harga tanah untuk membangun pabrik saja sudah diambil alih oleh swasta, sehingga mungkin sewa menyewa itu akan mempengaruhi tentang industri padat karya di kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Septo menekankan akan pentingnya transparansi data dari pemda kabupaten/kota agar kebijakan ketenagakerjaan bisa dirancang lebih tepat.
Makanya, kabupaten kota perlu terbuka dan transparan mengenai data tadi. Karena kalau datanya tidak dibuka, kami sulit untuk menyusun langkah,” tuturnya.
“Jadi harapan kami, kabupaten kota jangan tutupi, supaya penanganan pengangguran bisa lebih cepat,” tandasnya. (Budi Wahyu Iskandar)
