Pengadaan delapan tanah untuk lokasi sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Banten tahun 2018 dinyatakan gagal, mengakibatkan penderitaan para murid belajar menumpang di gedung milik pihak lain semakin panjang. Padahal Pemprov Banten sudah mengalokasikan anggaran pengadaan lahan itu sekitar Rp90 miliar pada murni APBD 2018.
Ujang Rafiudin, Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten yang ditemui MediaBanten.Com di ruang kerjanya, belum lama ini membenarkan pengadaan lahan untuk SMA dan SMK tahun 2018 tidak terealisasi atau gagal pengadaan. “Di murni APBD tahun 2019, pengadaan lahan itu jelas tidak ada atau tidak dianggarkan. Paling memungkinkan itu dianggarkan dalam perubahan APBD atas izin gubernur,” kata Ujang.
Ujang Rafiudin tidak mau menjelaskan penyebab gagalnya pengadaan delapan tanah untuk SMA dan SMK, meski dia mengakui, sudah ada feasibility study (studi kelayakan) dan harga yang dihasilkan oleh apresial. “Anggaran murni tahun 2019 itu sudah disusun sejak 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jadi jelas, tidak ada anggaran uhtuk pengadaan tanah,” katanya menegaskan.
Kabar gagal pengadaan tanah pun disikapi Ketua Komite Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) I Cirinten, Ubri yang menyebutkan, pihaknya sudah lebih enam tahun menumpang di gedung SMP 2 Cirinten yang kondisinya memprihatinkan. “Kalau hujan, bocor pak. Ruangan sempit dan berdesak-desakan untuk menampung 52 murid. Jumlah muridnya juga terus merosot karena orangtua tidak percaya terhadap SMAN ini. Terus, belajar pake tikar,” ujarnya.
Baca: Dipungut Rp2,7 Juta Per Sekolah, Dindikbud Banten Sesalkan Workshop BOS dan RKA di Tangerang
Ubri mengatakan, semua proses pengusulan pembelian tanah untuk lokasi gedung SMAN I Cirinteun sudah ditempuh dan diajukan sejak tahun 2014. “Saya selaku Ketua Komite Sekolah dan pemilik tanah sudah dipanggil Dindikbud Banten sebanyak 2 kali, kesepakatan sudah ditandatangan, tetapi hingga awal tahun ini tidak ada realisasi pembelian tanah tersebut,” katanya.
Sumber di lingkungan Dindikbud Banten mengemukakan, pada anggaran murni APBD Banten tahun 2018 dialokasikan anggaran pembelian tanah untuk delapan lokasi Rp90 miliar. Namun dalam Perubahan APBD Banten tahun 2018, jumlah anggaran menciut menjadi Rp59 miliar. Alokasi ini untuk mewujudkan visi dan misi dalam RJPMD yang menyebutkan, tidak ada lagi SMA/SMK yang menumpang di sekolah lain atau bentuk filial.
Kedelapan lokasi itu berada di Tangerang sebanyak 2 lokasi, 1 lokasi di Lebakwangi (Kabupaten Serang), 1 lokasi di Cigeulis (Kabupaten Pandeglang), 1 lokasi di Panggarangan (Kabupaten Lebak), 1 lokasi di Karanganyar (Kabupaten Lebak), 1 lokasi di Cirinteun (Kabupaten Lebak) dan 1 lokasi di Pasirpeuteuy (Kabupaten Pandeglang).
Ke-8 lokasi tanah untuk gedung SMA/SMK itu telah dibuat feseblity study atau studi kelayakannya oleh 8 perusahaan dan telah dibayar oleh Dindikbud Banten pada tahun 2018. Setiap 1 perusahaan mengajukan 2-3 lokasi setiap daerah untuk dibuat skoring. Sedangkan perusahaan apreseal (penaksir dan penentu harga) ternyata mendapatkan kendala. Hingga akhir Desember 2018, ke-4 perusahaan itu belum dibayar, meski pekerjaan sudah selesai dan diserahkan ke Dindikbud Banten.
“Mereka sudah ada kontrak dan sudah mengajukan pembayaran, namun hingga melewati tahun anggaran ternyata belum dibayar. Tak ada pemberitahuan apa-apa penyebab tidak dibayarkan perusahaan tersebut. Keempat perusahaan itu penunukan langsung yang besaran nilainya di bawah Rp100 juta per perusahaan,” kata sumber di Dindikbud Banten.
Salah satu item pekerjaan dalam apresial adalah menentukan dan menegoisasi harga dengan pemilik tanah. Para pemilik sudah tanda tangan kesepakatan di Inspektorat Banten. Sedangkan salah satu pemilik tanah di Tangerang terpaksa menggunakan telepon karena pemilik tanahnya sedang berada di Australia. Kesepakatan sudah dicapai yang berarti pekerjaan perusahaan apresial sudah rampung, tinggal dilaksanakan Dindikbud Banten. (Adityawarman)
