Belasan mahasiswa HMI MPO Untirta mendatangi dan menggelar Aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Jumat (24/6/2022). Demo menuntut untuk tetap mempekerjakan para guru honorer yang saat ini terancam akan dihapuskan.
“Kami meminta Dindikbud Kota Serang dapat memperjuangkan para guru honorer, karena sangat dibutuhkan di kalangan pendidikan,” kata Irham Magfuri, koordinator aksi di sela-sela aksi.
Menurutnya, tenaga honorer yang bekerja kebanyakan warga sekitar sehingga mengurangi angka pengangguran.
“Guru honorer yang sudah mengabdi merupakan pahlawan yang harus kita perjuangkan nasibnya, mereka sudah banyak jasa dengan memberikan ilmu pengetahuan,” katanya.
Selain itu, masa menuntut Pemkot Serang untuk dapat mensejahterakan guru honorer di Kota Serang.
“APBD Kota Serang sekitar Rp1,4 Triliun, tapi honor guru non ASN di Kota Serang hanya Rp250 ribu,” katanya.
Dengan gaji tersebut, sambungnya, mana cukup untuk menutupi kebutuhan mereka, apalagi biaya hidup di Kota Serang cukup mahal.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Serang, Alpedi mengaku akan memperjuangkan para guru honorer.
“Insya allah kami akan sampaikan keinginan para adik-adik kami untuk memperjuangkan para guru honor. Semoga apa yang diinginkan oleh adik adik ini dapat di terima oleh pemerintah pusat,” katanya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku masih mencari solusi soal nasib 17. 000 orang honorer terkait penghapusan honorer pada 2023. Menurutnya, masalah ini jadi fokus pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
“Ini masih di November 2023, kita punya waktu hampir setahun setengah, kita terus memformulasikan apa yang kita lakukan bahwa semua berjalan dengan baik,” kata Muktabar di Serang, Senin (6/6/2022).
Saat ini, ada 17 ribu honorer di bawah naungan Pemprov Banten. Berdasarkan data Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten jumlah paling banyak adalah honorer guru di SMA/SMK Negeri yang jumlahnya 10 ribu orang. Sisanya adalah mereka yang bertugas di seluruh instansi pemprov.
“Jumlah ini belum termasuk honorer di kabupaten dan kota,” kata Ketua Umum Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Taufik Hidayat. (Reporter: Hendra Hermawan / Editor: Iman NR)
