Ketua PCNU Kota Serang, KH Matin Syarkowi menilai terjadi stagnasi (pelambatan) dalam reformasi birokasi di Pemprov Banten yang disebabkan kurang atau minimnya komunikasi antara Pj Gubernur Banten, ASN di bawahnya dan stakeholder.
“Saya menangkap sepertinya Pj Gubernur Banten ada semacam menganggap orang lain tidak layak dipercaya atau sulit mempercayai orang lain,” kata KH Matin Syarkowi, Selasa (11/10/2022).
Katanya, dalam menjalankan roda pemerintahan, bagaimana pun akan terjadi kompromi dalam pengertian positif, bukan negatif. Kompromi itu akan mendorong seluruh elemen bergerak untuk mewujudkan tujuan.
“Tidak bisa karena merasa satu pihak bersih, pihak lain selalu tidak bersih. Ini yang akan komunikasi tidak berjalan. Yang korban masyarakat,” katanya.
KH Matin Syarkowi menyarankan, Pj Gubernur Banten yang dijabat Al Muktabar agar bisa terbuka kepada semua pihak. “Persoalan benar atau tidak benar, waktu yang akan menilai. Yang penting komunikasi itu bukan basa basi,” katanya.
Menurut catatan, Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah memiliki Pergub No.26 tahun 2022 tentang road map reformasi birokrasi yang ditandatangani Al Muktabar, Pj Gubernur Banten pada tanggal 26 Agustus 2022.
Hasil kajian Litbang Bappeda Banten dan Untirta ditemukan bahwa implementasi reformasi birokasi di Pemprov Banten berjalan kurang optimal. Juga terdapat gap (kesenjangan / perbedaan) persepsi yang sangat tajam (signifikan) antara ASN dengan stakeholders.
Hasil kajian itu juga menyebutkan, faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya reformasi birokasi menyebar hampir ke seluruh bagian di Pemprov Banten.
Faktor itu setidaknya terindikasi dalam 15 viriable strategis yang merupakan kunci strategis keberhasilan reformasi birokrasi.
Padahal keberhasilan implementasi reformasi birokasi itu dipengaruhi hubungan kerja antar perangkat daerah, kualitas dan kapasitas ASN serta komitmen kuat pimpinan tertinggi di Banten. (* / Editor: Iman NR)
- Ditemukan 4 Balita Stunting di Pemukiman Baduy - 23/04/2024
- Inflasi Kota Serang 3,5 % Dipicu Kenaikan Harga Bawah Merah - 23/04/2024
- Danmenkav Pimpinan Sertijab Danyonkapa 2 Mar - 23/04/2024
