Rektor UIN SMH Banten, Wawan Wahyudin dan Rektor Untirta, Fatah Sulaiman berpendapat, birokrasi Pemprov Banten semakin solid dan harmonis menjelang habisnya masa jabatan Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakilnya, Andika Hazrumy pada 12 Mei 2022.
Birokrasi tidak boleh terpengaruh oleh dinamika politik praktis yang dapat menyebabkan keberpihakan Pemprov Banten tidak sepenuhnya kepada masyarakat.
“Sekda Provinsi Banten memiliki tanggungjawab untuk menyolidkan dan mengharmonisasikan seluruh ASN, karena beliau adalah panglima seluruh ASN,” kata Wawan Wahyudin, Rektor UIN SMH Banten, Senin (4/4/2022).
Menurut Wawan, sejak kembalinya Al Muktabar menduduki jabatan Sekda, dinilai cukup mampu mengkonsolidasikan dan mengharmonisasikan seluruh ASN.
“Saya yakin sosok Al Mulktabar adalah orang yang taat aturan dan lurus, sehingga dapat menjaga ritme birokrasi sebagai pelayan masyarakat,” kata Wawan.
Rektor UIN SMH Banten itu mengingatkan, setiap manusia memiliki kekurangan, selain kelebihannya. “Sebaiknya saling menjaga dan menutupi kekurangan, itu lebih baik,” ujarnya.
Katanya, bukankah, Banten didirikan agar masyarakatnya bisa lebih sejahtera? Hal ini bukan perkara mudah, karena kecenderungan birokrasi selalu memikirkan dirinya sendiri.
“Saya mengenal Al Muktabar sosok yang cerdas dan mau mengubah gaya birokrasi yang mementingkan diri sendiri menjadi birokrasi yang profesional dan kompeten di bidangnya,” katanya.
Khusus di bulan suci Ramadhan di tahun ini, Rektor UIN SMHB Banten mengajak seluruh masyarakat Banten, terutama birokrasi di Banten agar menjaga kesucian intelektual, kesucian biologis, kesucian anggaran dan kesucian idelogi.
Sedangkan Rektor Untirta, Fatah Sulaiman mengatakan, dinamika Politik 2024 jangan sampai Pemerintah Provinsi Banten terjebak dalam agenda politik praktis dan mengabaikan fokus prioritas program.
Fokus program yang sudah dicanangkan untuk mewujudkan masyarakat Banten yang mandiri sejahtera , berdaya saing dan berahlakul karimah dengan tiga agenda utama pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi masyarkat Banten.
Ke depan birokrasi Banten harus solid dan mampu menunjukkan reformasi dirinya, untuk secara profesional hadir dan dirasakan peran tupoksinya di tengah masyarakat dalam mengaksellerasi terealisirnya tiga agenda utama pembangunan Provinsi Banten.
Menurut Fatah kepemimpinan Al Muktabar sebagai Sekda Banten layak diberi ruang seluas-luasnya agar beliau mampu mengeluarkan segenap potensi, kemampuan dan daya kreasinya agar birokrasi di Banten berjalan sesuai relnya.
Menurutnya , banyak perubahan positif sejak Al Muktabar duduk kembali sebagai sekda, lebih apresiatif, bisa menempatkan diri untuk menjaga kewibawaan pemerintah provinsi Banten dan terus menjaga harmonisasi kepemimpinan daerah Wahidin Halim – Andika Hazrumy.
Menjelang habis masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan, Fatah Sulaiman juga melihat sudah adanya harmonisasi didalam birokrasi Banten.
Artinya, para ASN di Banten harus hati-hati, jangan gara-gara jabatan atau kepentingan sesaat dan isu yang belum jelas kebenarannya, menjadi saling curiga, saling sikut dan sebagainya.
Al Muktabar bertanggungjawab untuk memastikan semua ASN tegak pada aturan, dan tegak lurus bersama pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan Provinsi Banten baik yang sudah diagendakan secara nasional, maupun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah provinsi Banten, untuk kemaslahatan masyarakat Banten. (* / Editor: Iman NR)
