Kecamatan Pandeglang menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di depan kantor Kecamatan, Selasa (08/02/2022).
Neneng Nuraeni, Camat Pandeglang mengatakan, untuk sekala prioritas lebih kepada sarana prasana insfratuktur yang dimana itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mempunyai nilai tambah secara ekonomi dan juga memudahkan akses sosial masyarakat untuk melakukan kegiatannya sehari-hari.
Lanjutnya, sedikit aspirasi, insya Allah pihaknya akan disatukan, supaya sama-sama melaksanakan pembangunan tersebut.
Poin-poinnya antara lain kegiatan pelaksanaan peningkatan jalan, pekerjaan drainase, pembuatan lubang biopori, pembangunan pengelolaan irigasi, kegiatan di bidang binamarga yaitu penyelenggaraaan di jalan Kabupaten Kota, bidang Cipta Karya, kegiatan di bidang dinas Perkim untuk meningkatakan program kawasan permukiman.
“Ada juga dinas Pendidikan dan Olagraga, ada yang dari kegiatan pembangunan yang didanai dari PUPR, untuk nilai keseluruhannya Rp 37.873.546 ribu rupiah,” ungkap Neneng usai acara musrenbang yang didamping Sekmat Pandeglang M Apendi dan juga kasi pembangunan Taufik Hidayat. Selasa (08/02/2022) seraya menambahkan pihaknya berharap semoga apa yang ia usulkan bisa direalisasikan di tahun 2023.
Dari 37 Miliar tersebut, pihaknya mengatakan lebih mendominasi kepada sarana insfatuktur jalan.
“Kira-kira mungkin hampir 60% – 70% nan, sesuai dengan visi misi juga, yaitu karena insfratuktur yang bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ramadhani Asda III dan juga selaku Bina Wilayah (Binwil) Kecamatan Pandeglang mengatakan, hampir di beberapa Kecamatan di Pandeglang saat ini sedang melaksanakan Musrenbang sehingga penentuan proses perencanaan penganggaran ini sudah mulai di lakukan jadi En Min 1.
“Jadi proses penganggaran tahun 2023 itu proses awalnya kita lakukan sekarang,” ungkap Ramadhani usai ikut melaksanakan musrenbang di Kecamatan Pandeglang.
Ramadhani juga membeberkan, penentuan proses anggaran dari usulan program prioritas tersebut bermula dari musrenbang yang akan dilakukan untuk tahun 2023 mendatang.
“Tidak ada istilah ujug-ujug (datang-datang), pintu masuknya usulan adalah saat ini, apabila daftar usulan ini panjang juga gak masalah, karena bisa diarahkan untuk penentuan skala prioritas,” bebernya
Ramadhani menambahkan nantinya usulan tersebut disampaikan ke Bappeda sebagai bagian dari rangkaian musyawarah pembangunan di tingkat Kabupaten.
“Tidak semua usulan juga bisa diakomodir karena sangat terbatas, kapasitas keuangannya, kuncinya penentuan skala prioritas ini menjadi hal yang penting,” tambahnya.
Kemudian, Ramdhani melihat beberapa usulan dari aspirasi masyarakat, para Lurah dan juga tokoh masyarakat di musrenbang tersebut rata-rata lebih ke Insfratuktur.
“Kepada jalan, irigasi dan ada juga yang memohon untuk pelatihan pemberdayaan masyarakat, baik RT RW maupun masyarakat yang lain,” bebernya.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) termasuk daerah-daerah kampung kumuh, pihaknya juga meminta untuk mengusulkan hal itu.
“Masalahnya dimana, apakah di drainasenya, dijalan lingkungannya, apakah tidak ada sumber airnya, dan itu harusnya sudah terpetakan,” jelasnya.
Sementara itu ia berharap tahapan musrenbang ini semoga berjalan dengan baik.
“Dan mungkin tadi, tidak semua usulan kita bisa akomodir, karena kita sangat terbatas kapasitas keuangan kita jadi nanti menyesuaikan. Kuncinya, penentuan skala prioritas itu menjadi hal yang penting,” ujarnya. (Reporter: M Hafidz / Editor: Iman NR)
