KH Encep Subandi, Tokoh Masyarakat mengkritisi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Tigaraksa tahun 2025 karena belum memprioritaskan pondok pesantren (Ponpes) dan pendidikan agama dalam 50 program utama yang diusullkan.
Kritik tersebut dilontarkan KH Encep. Yang juga Pengasuh Ponpes Nur Antika, Tigaraksa, dalam sesi tanya jawab acara Musrembang yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tigaraksa, Kamis (01/02/2024).
Gelaran Musrembang ini berlangsung mewah yang salah satunya mengundang Aprilia Putri, Moderator yang didatangkan dari Jakarta. Aprilia adalah Jurnalis sekaligus pembawa berita pada salah satu stasiun televisi swasta nasional.
KH Encep mengaku prihatin, dengan kondisi sejumlah kiai dan para pendidik agama di wilayah Kecamatan Tigaraksa yang acapkali bulak-balik membawa serta mengantarkan map berisi proposal untuk mencari dana, demi dapat menghidupkan kegiatan belajar dan mengajar di Ponpes yang diasuhnya itu.
Di lain sisi, bantuan untuk masjid ataupun mushola di Kabupaten Tangerang ini nominal rupiahnya sudah ditentukan dan diatur dalam ketentuan Peraturan daerah yang berlaku.
“Kenapa selalu pake proposal, nanti masuknya ke bagian kesejahteraan, ke sosial. Ini kan dapat menurunkan juga wibawa dari para pendidik agama itu,” ungkapnya.
Ketua PCNU Tigaraksa ini menilai, kondisi tersebut tentunya berbanding terbalik dengan jargon Kabupaten Tangerang yang religius dan semarak digaungkan sebagaimana dijadikan visi dan misi kabupaten ini.
Terlebih, Tigaraksa bukan hanya sebagai Ibukota Kabupaten Tangerang. Jauh dari pada itu, di wilayah kecamatan ini banyak Ponpes dan Pemuka Agama kondang bermukim.
“Bicara Tigaraksa itu, luar biasa sangat religiusnya. Maka rencana anggaran dan juga khususny di Tigaraksa, Ponpes harus juga jadi prioritas ,” tuturnya.
Camat Tigaraksa, Cucu Abdurrosyied mengakui tak memasukan Ponpes dalam 50 program prioritas Musrembang Kecamatan yang dipimpinnya.
Cucu mengatakan, pengusulan pembangunan Ponpes mempunyai mekanisme tersendiri yang terpisah daripada program yang diusulkan melalui Forum Musrembang.
“Atas hal ini kami memohon maaf Pak Kiai, tanda tangan (wewenang) Camat belum bisa sampai untuk memasukan usulan itu dalam Musrembang,” ungkapnya.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Akhmad Farhan lebih jauh menjelaskan, bahwa usulan pembangunan Ponpes diusulkannya melalui skema hibah.
“Karena Ponpes tanahnya bukan punya negara, jadi mekanisme (bantuannya) melalui hibah,” terangnya. (Iqbal Kurnia)
Editor Iman NR
