Netralitas ASN Pada Pilkada Jadi Sorotan di Bawaslu Kabupaten Serang

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang, menjadi sorotan Bawaslu dalam gelaran pilkada serentak 2020. Tak hanya di Kabupaten Serang saja, yang menjadi daerah paling rawan se-Pulau Jawa, juga 269 daerah lainnya. Kabupaten Serang menempati urutan ke-13 nasional untuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) versi Bawaslu RI, dengan skors 66,04.

Ada empat daerah di Banten yang akan menggelar pilkada serentak 09 Desember 2020 nanti, Inchumbent seluruhnya ikut berkontestasi. Ada nama Ati Marliyati di Kota Cilegon, Ratu Tatu Chasanah-Panji Tirtayasa di Kabupaten Serang yang kini keduanya masih menjabat pimpinan.

Kemudian ada Irna Narulita-Tantor Warsono Arban yang juga masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang hingga saat ini. Selanjutnya ada nama Benyamin Davni, wakil walikota Tangsel dua periode yang kini maju sebagai Walikota Tangsel bersama Pilar Saga Ichsan, putra dari Ratu Tatu Chasanah.

“Harus segera diantisipasi. Kita buat (peraturan larangan) untuk tidak dibenarkan, tapi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak dibenarkan,” kata Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochamad Afifuddin, ditemui dikantor Bawaslu Kabupaten Serang, Banten, Senin (20/07/2020).

Baca:

Diberikan Sanksi

Jika ditemukan ASN yang memihak kesalah satu calon, maka akan diberikan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan. Penanganannya, akan diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Politik uang menjadi satu dari dua indeks kerawanan pilkada 2020 di 270 daerah, satu politik uang, dua netralitas ASN. Ini menjadi penting untuk kita antisipasi, karenanya kita kerjasama dengan banyak pihak, terkait pencegahannya untuk memastikan menekan setipis mungkin agar tidak terjadi politik uang. Untuk ASN, kita koordinasi dgn KASN, selain himbauan yg kita berikan. Penindakannya ada di KASN, jika tidak ada netralitas kita serahkan ke KASN,” terangnya.

Selain pencegahan kerawanan peilkada, penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dan profesionalitas penyelenggara maupun pengawas pemilu juga menjadi perhatian Bawaslu RI. Sehingga pilkada serentak tidak menjadi cluster penularan virus Corona.

“Catatan penting harus kerja profesional dan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini yang sedang kita cek kesiapannya agar tidak jadi masalah, agar tidak terjadi cluster baru di penyelenggara pemilu,” jelasnya. (Yandhi Deslatama)

Yandhi Deslatama

Next Post

Diduga Retribusi Parkir Bocor, Walikota Serang Akan Evaluasi Kadishub

Sen Jul 20 , 2020
Walikota Serang Syafrudin akan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Serang. Diduga ada kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir, mengakibatkan target PAD selalu tidak tercapai. Syafrudin mengatakan akan memerintahkan Inspektorat Pemkot Serang untuk melakukan pemeriksaan untuk Dishub Kota Serang. “Nanti kalau hasil audit ada temuan di Dishub, […]
retribusi parkir
netralitas asn jadi sorotan bawaslu