Panglima Militer Myanmar: Rohingya Bukan Warga Asli Myanmar

Muslim Rohingya bukan warga asli Myanmar, kata panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kepada duta besar Amerika Serikat dalam pertemuan di mana dia sama sekali tidak menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan orang-orangnya.

Dalam halaman Facebook-nya, Min Aung Hlaing menuduh media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri. Sebaliknya Kantor HAM PBB menyebut pasukan Myanmar secara brutal mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan, membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah mereka kembali.

Ribuan orang Rohingya meninggalkan negara bagian itu, Kamis, menuju Bangladesh menggunakana perahu. Mereka mengaku kekurangan makanan dan takut terhadap aksi represif.  Menurut seorang pejabat Myanmar, orang-orang pergi tetapi bukan karena kelaparan dan intimidasi.

Min Aung Hlaing memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya, kepada delegasi berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot Marciel. Jenderal ini adalah orang paling kuat di Myanmar yang mayoritas penduduknya menganut Buddha dan sikapnya yang tak mengenal kompromi mengindikasi dia kurang sensitif terhadap citra militer dalam krisis yang menarik kutukan dunia dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai transisi  demokrasi di bawah Peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.

Min Aung Hlaing yang menyebut Rohingya dengan “Bengali” mengatakan kolonialis Inggris bertanggung jawab atas masalah itu. “Orang-orang Bengali tidak dibawa ke negeri ini oleh Myanmar, tetapi oleh kaum kolonialis,” kata dia kepada Marciel. “Mereka bukan pribumi.”

Serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya ke 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu balasan brutal militer. (Baca: Militan Rohingya Bantah Bantai Warga Hindu)

Kantor HAM PBB mengatakan, berdasarkan 65 wawancara dengan orang-orang Rohingya yang tiba di Bangladesh, operasi tak berperikemanusiaan oleh militer itu sudah berlangsung sebelum peristiwa 25 Agustus, yang mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak, demikian Reuters. (antaranews / IN Rosyadi)

Next Post

Warga Mulai Lakukan "Perlawanan" Terhadap Larangan Transportasi Online

Jum Okt 13 , 2017
“Perlawanan” mulai dilakukan warga terhadap pelarangan aplikasi transport online. Di Balikpapan, sudah lebih 1.500 penandatangan petisi di situs change.org yang digagas oleh masyarakat Balikpapan Mendukung Jasa Angkutan Online. Sedangkan dukungan serupa dilakukan warga Jawa Barat. Ada 4 petisi yang meminta pemerintah jangan menafikan perkembangan teknologi dan informasi yang justru meguntungkan […]