Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Demikian disampaikan Andra Soni, Gubernur Banten dalam siaran pers Biro Adpim Pemprov Banten yang dikutip MediaBanten.Com, Kamis (12/2/2026).
Menurut Andra Soni, fokus utama Pemprov Banten saat ini adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi di seluruh wilayah dan stabilitas harga pangan. Ke depan ia meminta tidak terjadi gejolak harga yang membebani masyarakat.
“Menjadi tugas kita memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri terjaga. Distribusi harus lancar dan stok tersedia,” katanya.
Untuk itu, Pemprov Banten bersama TPID menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pelaksanaan pasar murah, penguatan operasi pasar, serta pelancaran distribusi komoditas strategis.
Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, BUMD pangan, pelaku usaha, dan instansi vertikal.
Andra Soni juga menyampaikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar guna memastikan langsung kondisi harga dan pasokan di lapangan. Selain itu, Pemprov Banten akan menindaklanjuti hasil pemantauan Bank Indonesia (BI) terkait dinamika harga di daerah produsen.
Ia menegaskan, secara keseluruhan kondisi inflasi dan pasokan pangan di Provinsi Banten saat ini masih dalam kondisi terjaga, dengan distribusi yang relatif lancar.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa menjelaskan, secara historis periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diikuti peningkatan tekanan harga akibat lonjakan permintaan masyarakat.
Dalam tiga tahun terakhir, komoditas yang konsisten menyumbang inflasi pada periode tersebut antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, daging unggas, angkutan antarkota, serta emas perhiasan.
Dari sisi ketersediaan, neraca pangan Banten tahun 2026 diproyeksikan surplus beras sekitar 58 ribu ton, dengan puncak panen terjadi pada Februari hingga Maret, bertepatan dengan periode HBKN.
“Struktur wilayah Banten yang terdiri atas daerah produksi dan daerah konsumsi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. Wilayah seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon merupakan daerah konsumsi utama, sedangkan sentra produksi berada di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang,” ujar Ameriza.
Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah melalui TPID memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis kerangka 4K. Yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Langkah yang ditempuh meliputi intensifikasi operasi pasar dan gerakan pangan murah di berbagai daerah, penguatan pemantauan harga bersama Satgas Pangan, memastikan kecukupan stok di gudang dan ritel, serta menjamin kelancaran distribusi melalui dukungan armada dan infrastruktur pendukung,” katanya. (Siaran Pers Biro Adpim Pemprov Banten)
