Pj Gubernur Banten, Al Muktabar meminta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi air baku permukaan, meskipun realisasi APBD Banten tahun 2022 menduduki peringkat tiga besar se-Indonesia per 18 Juni 2022 dengan capaian 41,4 persen.
Demikian disampaikan Al Muktabar seusai mengikuti Rapat Evaluasi Pimpinan mengenai Pelaksanaan APBD serta Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TA 2022, di ruang rapat Inspektorat Provinsi Banten, KP3 Curug, Kota Serang, Senin (4/7/2022).
“Tentu dari data yang ada pertama aspek pendapatan kita masih cukup baik. Kalau berdasarkan rangking Indonesia, itu kita masih bergerak di lima besar atau lebih tepatnya di tiga besar. Begitu juga dari pembelanjaan kita,” ungkap Al Muktabar.
Disampaikan meski saat ini pendapatan dan belanja Provinsi Banten dari parameter makro sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang akan pihaknya konsentrasikan, terutama dalam memacu pendapatan. Salah satunya yang akan dioptimalkan mengenai retribusi air baku permukaan.
“Banyak pengusaha kita yang sebenarnya ingin berkontribusi dalam kewajiban kepada hak konstitusi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan dari kewajiban seperti itu. Hal itu akan kita terus giatkan, langkah-langkah telah kita susun dan siapkan,” katanya.
Menurutnya, bila keadaan ekonomi di Provinsi Banten dapat terus membaik, maka proses perputaran ekonomi di masyarakat juga akan meningkat. Sehingga dari hal tersebut juga dapat mendorong pendapatan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Situasi itu terdukung keadaan Pandemi yang cukup terkendali meskipun datanya agak meningkat, mudah-mudahan dari keadaan itu agenda ekonomi berjalan dengan baik dan kita juga akan menjadi normal baik itu pendapatan maupun pengeluaran (belanja) kita,” imbuhnya.
Sedangkan terkait penggunaan APBD untuk belanja produk dalam negeri, ujar Al Muktabar, saat ini Pemerintah Provinsi Banten terus berkonsentrasi, dan terlihat dalam perjalanan teknisnya telah sesuai, serta memperlihatkan progres yang baik. Hal itu terbukti dari hasil audit BPKP.
“Skema kerja yang mengoptimalkan produksi dalam negeri sudah berjalan, namun demikian masih beberapa hal yang dapat kita tingkatkan maka akan kita tingkatkan,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda Provinsi Banten M Tranggono, Asda II Setda Provinsi Banten Muhammad Yusuf, serta seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Sebelumnya, realisasi pendapatan Provinsi Banten pada triwulan II meraih posisi kedua secara nasional dengan besaran 41,43 persen. Penilaian ini dilakukan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) (Baca: Realisasi Pendapatan Triwulan II Banten Raih Posisi 2 Terbesar Indonesia).
Sedangkan posisi pertama realisasi pendapatan terbesar pada triwulan II ini diraih oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan besaran 44,69 persen.
Demikian dikemukakan Opar Sohari, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten dalam jumpa pers, Selasa (28/6/2022).
Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan, penilaian realisasi pendapatan dilakukan hingga 11 Juni 2022. Sementara rata-rata realisasi pendapatan provinsi lain sebesar 29,57 persen. (Biro Adpim Banten / Editor: Iman NR)
