Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi walk out atau keluar dari ruangan saat sidang Dewan Keamanan terkait Palestina – Israel yang berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/1/2024).
Aksi tersebut dilakukan Menlu Reno saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait kondisi Palestina.
Berdasarkan video yang viral di media sosial, Menlu Retno dan sejumlah diplomat keluar dari ruangan sidang.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal yang membenarkan Menlu Retno walk out dari ruangan tersebut.
“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya walk out saat wakil tetap Israel menyampaikan pernyataannya,” ucap Lalu Muhammad Iqbal, dilansir dari Antara, Jumat (26/1/2024).
Dalam pertemuan itu, Menlu RI menyampaikan penentangan keras Indonesia terhadap pernyataan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina, usai perang berakhir nantinya.
“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” tegasnya.
Diketahui, open debate DK PBB itu merupakan ketiga dalam 3 bulan terakhir. Indonesia hadir dalam ketiga sidang PBB sebagai wujud konsistensi dalam mendukung perjuangan Palestina.
Retno Marsudi juga pernah berbicara di open debate Dewan Keamanan PBB di New York. Dia mendesak agar DK PBB bertindak untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan di Tepi Barat, Palestina.
“Saya ingatkan Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk menoleransi perang, apalagi genosida,” tegas Retno Marsudi, seperti yang dilansir dari kanal YouTube MoFa Indonesia.
Tak hanya itu, Menlu RI juga meningatkan piagam PBB yang mengatur tentang resolusi Dewan Keamanan PBB patut untuk dilaksanakan dan mengikat.
Tetapi, Retno justru mempertanyakan beberap abanyak Dewan Keamanan PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan.
“Piagam PBB secara jelas mengatur resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi ? dan berapa banyak yang telah dilaksanakan ?,” tanya Retno.
Editor : Abdul Hadi
