Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia terus melanjutkan pembangunan ekonomi yang keberlanjutan untuk wujudkan cita – cita masyarakat yang adil dan makmur.
“Kita ingin meneruskan pembangunan yang sudah baik melalui hal-hal yang berkelanjutan,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (23/10).
Dalam jangka pendek ini, kata Menkeu, agenda pembangunan tahun depan. Bendahara Negara pun menyoroti terkait empat agenda yang menjadi prioritas APBN.
Keempat agenda tersebut, ujar Sri Mulyani, di antaranya Ibu Kota Nusantara (IKN), pemilu, stunting, dan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pensiunan.
Dikatakan Menkeu RI, untuk IKN, APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp40,6 triliun yang ditunjukan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit, jalan, dan bandara.
Anggaran juga digunakan untuk tahapan pemindahan pegawai dan operasional otoritas IKN. Sementara untuk pemilu dialokasikan anggaran sebesar Rp37,4 triliun.
Dana itu digunakan untuk pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemungutan, dan perhitungan suara, pemutakhiran data pemilh dan penyusunan daftar pemiilh, penetapan hasil pemilu, diseminasi peliputan pemilu, serta penanganan sengketa.
Anggaran untuk penurunan stunting dialokasikan sebesar Rp36,1 triliun, yang difokuskan pada 12 provinsi prioritas. Intervensi yang dilakukan pemerintah melalui APBN yaitu peningkatan gizi untuk ibu hamil dan imunisasi serta penyediaan fasilitas kesehatan, minuman bernutrisi, dan sanitasi layak.
Adapun kenaikan gaji dialokasikan sebesar Rp52,4 triliun, yakni untuk 8 persen kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri dan 12 persen dari pensiunan pokok. Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan per Januari 2024.
“2024 akan terus kita jaga. Karena di dalam negeri kita ada agenda demokrasi, dunia tidak baik-baik saja tahun depan, eskalasi geopolitik masih akan meningkat tahun depan. Ini kita jaga agar Indonesia dapat mencapai masyarakat adil dan makmur serta menjadi negara berpendapatan tinggi,” ujar Menkeu, dilansir dari Antara.
Editor : Abdul Hadi
