Diabaikan KPK, Alipp Laporkan Kasus Tanah dan UNBK Banten ke Bareskrim Polri

Alipp lapor ke bareskirim polri

Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (Alipp), Uday Suhada melaporkan kasus dugaan korupsi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan pengadaan tanah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Kamis (25/7/2019). Pelaporan itu dilakukan setelah Uday Suhada merasa diabaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pengaduan serupa. “Pada tanggal 20 Desember 2018, saya melaporkan kasus tersebut ke KPK, diterima Bagian Pengaduan Masyarakat (Duma) KPK. Tetapi hingga tujuh bulan ini tidak ada tindak lanjutnya,” kata Uday Suhada, Direktur Eksekutif…

Baca Selanjutnya

Kerjasama KPK dan BPN, Pemprov Banten Mulai Tertibkan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menertibkan aset-aset daerah atau barang milik daerah yang belum terkelola secara administratif. Penertiban aset daerah itu antara lain melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankkan, pemerintah kabupaten dan kota serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini memang komitmen kita, bahwa aset-aset yang belum disertifikasi dan aset-aset itu punya potensi untuk meningkatkan pendapatan, maka harus ditertibkan secara administrasi dengan kerjasama dengan BPN, pihak bank dan sebagainya,”ujar Gubernur usai acara Penandatanganan Dokumen Kerjasama dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Barang Milik Daerah se-Provinsi Banten tahun 2019 di Pendopo…

Baca Selanjutnya

Gubernur Banten: “Jangan Tawari Saya Yang Diharamkan KPK”

Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri acara penguatan komite advokasi daerah anti korupsi Provinsi Banten,di pendopo Gubernur Banten,KP3B,Curug,Kota serang,Kamis (13/09/2019). Dalam mendukung pencegahan korupsi di sekitar swasta, Dikyanmas KPK membentuk komite advokasi daerah ,yaitu sebagai wadah komunikasi antara regulator yang terdiri dari pemerintah daerah (Provinsi dan kab/kota) dan pelaku usaha. “Kenapa kita masih korupsi pedahal kita sebagi pegawai telah diberikan oleh allah jaminan untuk hidup,pengahasilan yang kita dapatkan sudah cukup,cuma memang sahwat kita di dalam hati selalu berpikir punya satu ingin dua,punya mobil ingin yang paling bagus, begitu seterusnya. Kalau hati…

Baca Selanjutnya

KPK: KAD Banten Terlambat, Butuh Komitmen Kuat Gubernur Cegah Korupsi

Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan komitmen kuat dari Gubernur dalam membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Banten untuk melakukan pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih. KAD Banten dinilai paling lambat dibandingkan daerah lainnya, karena dibentuk sejak Maret 2017, tetapi hingga sekarang tidak memiliki struktur dan rencana aksi. Komite ini jika sudah berfungsi akan banyak merombak sistem dan kebijakan yang harus direvisi. “Kalau Gubernurnya tidak punya komitmen, bagaimana? Nanti akan susah, tidak akan jalan dan korupsi akan terus berjalan,” kata Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi…

Baca Selanjutnya

Jadi Tersangka Korupsi PLTU Riau I, Idrus Marham Mengundurkan Diri Dari Mensos

Menteri Sosial Idrus Marham menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (24/8/2018). Pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab moralnya sebagai menteri terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau I. “Yang pertama saya tadi menyampaikan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya, maka saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai mensos kepada bapak Presiden dengan beberapa pertimbangan,” kata Idrus Marham di Kompleks Istana Presiden, Jakarta. Idrus menjelaskan, pertimbangan mengundurkan diri yakni untuk menjaga kehormatan Presiden. “Bapak Presiden selama ini kita kenal sebagai pemimpin yang…

Baca Selanjutnya

Tahun 2018, KPK Tetap Dampingi Banten Terapkan Sistem Pencegahan Korupsi

Ketua Tim Korsupgah KPK Wilayah Banten, Wuryono Prakoso mengatakan, Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK)  tahun 2018 tetap akan melakukan pendampingan dan kroscek atas penerapan sistem pencegahan yang sudah dilakukan pada tahun 2017 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Selain itu, sistem pencegahan akan mulai masuk ke isu sektoral dan mengintensifkan partisipasi publik dalam pemantauan pencegahan korupsi.”Benar tidak sebetulnya capaiannya dan ada manfaatnya dirasakan oleh publik. Saatnya (Korsupgah) mengimplementasikan isu-isu sektoral,” kata Wuryono dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi KPK di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (30/1/2018). Menurutnya, sistem pencegahan yang…

Baca Selanjutnya

BPI dan KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi di Banten

Badan Peneliti Independen (BPI) Kekayaan penyelenggara negara dan pengawasan anggaran (KPNPA) RI menggelar acara workshop sehari bersama KPK di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu, (17/01/2018). Dalam acara workshop tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, ASDA 1 Pemrov Banten Anwar Mas’ud, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Arban, jajaran Forkapimda Banten dan pengurus BPI KPNPA RI seluruh Indonesia. Ketua BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmat Suhendar mengungkapkan atas dukungan dan perhatianya dari Pemprov Banten yang sudah mendukung acara workshop sehari tersebut. “Alhamdulillah awal tahun ini BPI KPNPA diberikan kesempatan…

Baca Selanjutnya

Berkas Dakwaan Setya Novanto Dilimpahkan Ke Pengadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas dakwaan Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik (KTP-El) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017). Pelimpahan berkas perkara ini tepat sehari sebelum sidang praperadilan digelar di PN Jakarta Selatan pada Kamis. Berkas dakwaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) itu berada di dalam enam buku yang dibawa oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 15.50 WIB. Berkas perkara bernomor BP-91/23/11/2017 itu bertuliskan perkara tindak pidana korupsi pengadaan penetapan kartu tanda penduduk berbasis…

Baca Selanjutnya

Tiga Penyuap Walikota Cilegon Akan Diadili di Pengadilan Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah merampungkan tiga berkas tersangka kasus suap terhadap Walikota Cilegon, Iman Aryadi terkait izin pembangunan Mall Transmart di Cilegon, Banten. Ketiga orang yang diduga sebagai penyuap itu akan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi. Ketiga penyuap Walikota Cilegon itu adalah Tubagus Donny Sugihmukti (Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon – KIEC), Eka Warndoro (Legal Manager PT KIEC) dan Bayu Dwinanto Utomo (Project Manajer PT Brantas Abipraya. “Penyidik sudah melimpahkan berkas, barang bukti dan tiga tersangka dalam kasus ini ke tahap 2,” kata Kabiro Humas KPK,…

Baca Selanjutnya

Akhirnya Setnov Ditahan Di Rutan KPK

Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik, Setya Novanto (Setnov) sudah bersedia menandatanganiBerita Acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan terhadap dirinya. Ketua DPR RI itu mulai ditahan di Rutan KPK sejak Ahad (19/11) malam. “Informasi yang kami dapatkan dari Penyidik, SN telah bersedia menandatangai Berita Acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan. Pertanyaan yang diajukan pun direspon dengan wajar,” ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (20/11). Baca: Presiden RI Minta Setnov Ikuti Proses Hukum Febri menuturkan setelah dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari ke…

Baca Selanjutnya

Kontributor Televisi Swasta Diduga Terlibat “Menghilangnya” Setnov

Seorang kontributor stasiun televisi swasta diduga terlibat dalam “menghilangnya” Setya Novanto, tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP EL) yang berakhir dengan peristiwa kecelakaan menabrak tiang listrik. Kontributor statsiun Metro TV itu bernama HM. Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengalami kecelakan di kawasan Jakarta Selatan, pada Kamis (16/11) malam. Kecelakaan tersebut dialami Setnov saat dalam perjalanan menuju kantor berita Metro TV. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan, sopir yang mengendarai mobil dalam kecelakaan tunggal di Jalan Permata Hijau, Jakarta Barat, HM.  “Makanya kita kenakan Undang-Undang…

Baca Selanjutnya