Diterapkan, Transaksi Non Tunai di Pemprov Banten

Pemerintah Provinsi Banten mulai mengimplementasikan transaksi non tunai dalam transaksi pemerintahan. Implementasi tersebut merupakan bentuk amanat dari Intruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan selain sebagai bentuk amanat Impres, implementasi transaksi non tunai merupakan Surat Edaran Mendagri nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi. Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah. Nandy menjelaskan, pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Pemprov Banten mulai menerapkan transaksi non…

Baca Selanjutnya