Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten membatalkan pengadaan kendaraan dinas operasional jenis Toyota Camry senilai Rp2,8 miliar pada tahun anggaran 2021. Pengadaan mobil dinas itu menuai kritik tajam sejumlah elemen masyarakat, dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) Darurat.
“Rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut seharusnya pada triwulan ke satu akan tetapi pada saat ini pandemi covid 19 yang masih sangat tinggi kasus positif nya sehingga pimpinan DPRD bersepakat untuk membatalkan rencana pengadaan kendaraan tersebut,karena prioritas utama adalah penangan covid 19, untuk pengadaan kendaraan bisa menunggu kondisi yang lebih memungkinkan lagi,” kata Deni Hermawan, Sekretaris DPRD Banten, Kamis (22/7/2021).
Sekretaris DPRD Banten membenarkan, pembatalan bukan hanya terhadap pengadaan mobil dinas, tetapi kegiatan yang dipandang bisa ditunda pelaksanaannya. Dananya akan dialihkan atau refocusing Covid 19 tahun 2021.
“Pembatalan ini bukan karena ada tekanan atau kritik, tetapi merupakan bentuk sense of crisis DPRD Banten di tengah pandemi Covid 19 yang hampir dua tahun melanda kita,” kata Deni Hermawan.
Deni Hermawan mengajak untuk bersama bergotong royong membantu masyarakat dalam penanganan Covid 19. Dalam konteks itu, DPRD Banten sangat concern agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Tak henti – hentinya selalu menghimbau kepada masyarakat agar tertib pada protokol kesehatan, terapkan 5 M.( mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker,menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan selalu menjaga jarak.
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas jenis Toyota Camry senilai Rp2,8 miliar ditayangkan di web LPSE Banten. Pengumuman lelang itu dengan kode paket 19147099. Pengadaan itu berasal dari DPRD Banten dengan dana bersumber dari APBD 2021. Pagu anggaran Rp2,8 miliar dan HPS Rp2,67 miliar. Pembuatan lelang itu bertanggal 22 Juni 2021.
Tayangnya pengadaan mobil kendaraan dinas tersebut langsung menuai kritik tajam. Di antaranya Ikhsan Ahmad, pengamatan politik dan sosial dari Untirta menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak memiliki sense of crisis terhadap masyarakat yang kini kepayahan dalam menghadapi PPKM Darurat.
“Pembelian mobil Camry Setwan ini hanya salah satu contoh ketiadaan sense of crisis. Ada yang lain yang juga menggambarkan hal serupa seperti pembangunan stadion, pembelian rumput italia. Dan saya yakin masih banyak proyek-proyek yang lain yang jelas-jelas tidak menunjukan kepedulian terhadap masyarakat yang kepayahan menghadapi PPKM Darurat,” kata Ikhsan.
Ikhsan Ahmad meminta agar Pemprov Banten tidak usah menakuti masyarakat untuk mencari nafkah di tengah PPKM Darurat. “Coba bayangin, ketika warga kepayahan mencari nafkah karena pengetetan dalam PPKM Darurat, tiba-tiba kita mendengar soal pengadaan mobil Camry, pembangunan stadion dengan rumput asal Italia dan berbagai proyek lainnya. Bukan kita menjadi sesak mendengarnya,” kata Ikhsan. (Reporter: / Editor: IN Rosyadi)
