Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon tengah menjadi sorotan publik usai komentarnya mengenai tragedi kemanusiaan dalam peristiwa yakni soal pemerkosaan massal Mei 1998 menuai kritik tajam.
Dalam sebuah wawancara yang beredar, Fadli menyatakan tidak ada bukti soal pemerkosaan massal saat kerusuhan 1998, sebuah pernyataan yang dinilai keliru dan memicu reaksi luas.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons serius dari Komisi X DPR RI, yang berencana memanggil Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi resmi.
“Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor perlu diklarifikasi secara resmi,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, kepada awak media, Selasa (17/6/2025), di Jakarta.
Menurut Hadrian, pernyataan Fadli Zon berpotensi menimbulkan luka baru di tengah upaya bangsa membangun rekonsiliasi atas sejarah kelam kekerasan seksual dan pelanggaran HAM.
“Isu ini sangat sensitif. Meragukan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) justru bisa mencederai semangat penegakan HAM dan upaya rekonsiliasi nasional,” jelasnya.
Rapat Klarifikasi Dijadwalkan dalam Masa Sidang IV
Komisi X DPR RI menjadwalkan pemanggilan Fadli Zon dalam rapat kerja (raker) pada Masa Sidang IV yang dimulai pekan depan.
Raker tersebut rencananya akan digelar pada 24 Juni 2025, dan melibatkan seluruh mitra kerja Komisi X, termasuk Kementerian Kebudayaan.
“Kami akan agendakan Raker atau RDP dengan semua mitra, dan tentu akan meminta penjelasan langsung dari Menteri Kebudayaan,” lanjut Hadrian.
Desakan Maaf dan Klarifikasi Publik
Pernyataan Fadli Zon tidak hanya memicu respons di parlemen, tapi juga desakan luas dari masyarakat sipil, aktivis HAM, dan penyintas tragedi 1998 agar ia meminta maaf secara terbuka.
Banyak yang menilai komentarnya menafikan penderitaan korban dan melemahkan upaya pengakuan atas tragedi kemanusiaan masa lalu.
Sejauh ini, belum ada pernyataan lanjutan dari Fadli Zon terkait kontroversi tersebut. Komisi X berharap klarifikasi langsung dari sang menteri dapat meredakan polemik dan memastikan penghormatan terhadap sejarah serta para korban tetap dijunjung tinggi.
Editor: Abdul Hadi
