Presiden Joko Widodo atau dikenal Jokowi mengawali kunjungannya ke Provinsi Banten, dengan melihat langsung proses pembangunan bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang (4/10/2017).
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya, Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo serta Kajati Banten Agoes Jaya
Presiden menjelaskan, bendungan ketiga terbesar di Indonesia dan termasuk ke dalam proyek strategis nasional itu, pembangunannya sudah direncanakan sejak tahun 80-an. Namun, baru pada tiga tahun terakhir rencana tersebut dilaksanakan (dieksukusi).
“Waduk Karian ini sudah direncanakan sejak tahun 80-an. Kemudian tiga tahun yang lalu kita eksekusi untuk dikerjakan. Waduk ini adalah waduk terbesar ketiga setelah Jatiluhur dan Jatigede,” ungkap Presiden usai peninjauan.
Presiden menargetkan pembangunan bendungan ini dapat diselesaikan pada tahun 2019 mendatang. Target tersebut ia berikan setelah melihat langsung pengerjaan di lapangan yang berjalan sesuai dengan harapan. “Ini direncanakan selesai 2020. Tapi setelah melihat di lapangan dan pekerjaan bisa dipercepat, nanti pertengahan 2019 insya Allah bisa selesai,” ujar Presiden.
Bendungan Karian yang dibangun dengan menggunakan sumber dana APBN ini memiliki kapasitas sebesar 314,7 juta meter kubik. Bendungan ini kelak diharapkan dapat mengairi lahan seluas 22.000 hektare, menyediakan pasokan air baku untuk beberapa wilayah sekitar sebesar 9,1 meter kubik per detik, pengendalian banjir dengan kapasitas tampung sebesar 60,8 juta meter kubik, dan menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW.
“Ini dibendung dari Sungai Ciujung dan Sungai Ciherang. Kita harapkan dengan waduk ini bisa mengairi lahan kurang lebih 22 ribu hektare di Provinsi Banten dan yang kedua bisa menjadi air baku bagi Provinsi Banten dan Jakarta. Yang ketiga juga ada pembangkit listrik tenaga air di sini nantinya,” jelas Presiden Jokowi.
Untuk diketahui, di Banten sendiri pemerintah sedang membangun dua bendungan. Selain bendungan Karian, turut dibangun pula bendungan Sindang Heula di Kota Serang yang juga masuk dalam proyek strategis nasional.
Presiden menjelaskan, secara keseluruhan sampai saat ini pemerintah telah membangun 33 waduk dari 49 waduk yang direncanakan. “Tahun depan akan tambah 11 waduk lagi yang dibangun, tahun depan dibangun sisanya,” sambung Presiden.
Setelah meninjau bendungan, Presiden melakukan silaturahmi dengan Kepala Desa Se-Banten dan penyerahan sertifikat atas tanah untuk rakyat di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.
Pemanfaatan Dana Desa
Presiden Joko Widodo terus memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan pembangunan desa. Kunjungan Presiden ke Desa Muruy di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu (04/10), untuk meresmikan pembangunan 326 embung yang akan dibangun di desa-desa di Pandeglang menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam memacu produktivitas di pedesaan. Presiden juga akan melaksanakan gerakan penanaman jagung sebagai dukungan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Pandeglang.
Embung dan Prukades merupakan bagian dari empat program prioritas pembangunan desa yang menjadi program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dua program lainnya yakni pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membuat Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).
“Saya selalu mengingatkan agar dana desa yang telah digelontorkan dana desa diharapkan bisa difokuskan kepada empat program prioritas yang kita berikan. Keempat program prioritas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dalam siaran persnya.
Kabupaten Pandeglang, kata Eko menjadi salah satu daerah yang telah menerapkan empat program prioritas pembangunan desa tersebut. Implementasi keempatnya menjadi salah satu faktor keberhasilan Pandeglang mengatasi ketertinggalan desanya. Data Tahun 2014 menunjukkan, dari total 326 desa di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 214 desa masuk kategori desa tertinggal (65%). Sementara pada tahun 2016, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang turun menjadi 149 Desa atau berkurang 66 Desa dibandingkan tahun 2014 (30,84%) lalu.
Kabupaten Pandeglang juga memiliki keseriusan dalam membuat embung di pedesaan. Pada tahun 2017 ini, ditargetkan akan dibangun embung sebanyak 326 unit embung dengan 308 diantaranya dibangun melalui dana desa. Sementara 18 unit dari Corporate Social Responsibility (CSR). Saat ini yang sudah terbangun mencapai 150 unit, salah satunya embung di Desa Muruy. Embung tersebut mampu mengairi 60 hektar areal pertanian di Desa Muruy itu sendiri dan Desa Karyasari, Kecamatan Cikeudal. Dengan pasokan air yang baik, para petani setidaknya mampu panen sebanyak 2-3 kali dalam setahun.
Pengembangan BUMDes juga menjadi perhatian utama. Tercatat hingga tahun 2017 ini, sudah terdapat 326 BUMDes yang terbentuk. Selain itu, juga telah dibentuk PT. Mitra BUMDes di Desa Bengkuyung, Kecamatan Cikeudal. Selain menjual kebutuhan harian melalui unit usahanya, BUMDes juga akan menjadi agen penerima subsidi bantuan pemerintah. Hadirnya BUMDes diharapkan dapat mendorong desa lebih mandiri secara ekonomi.
“Tiap desa diharapkan punya BUMDes dan menjadi sumber penghasilan desa. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus,” ujar Menteri Eko.
Program prioritas keempat yakni pembangunan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Geliat aktivitas para pemuda desa tidak hanya menghindarkan dari kegiatan negatif seperti narkoba, tawuran, dan radikalisme, melainkan juga memacu peningkatan kualitas hidup generasi muda. Selain itu, Raga Desa diharapkan dapat menciptakan keramaian dan mendorong aktivitas ekonomi. Pada tahun 2016, Kabupaten Pandeglang membangun 186 unit sarana olahraga desa yang meliputi lapangan sepak bola, lapangan bola voli, tenis meja, lapangan bulutangkis, dan lapangan futsal. Rencana pada tahun 2017 ini akan dibangun 150 unit sarana olahraga yang tersebar di desa-desa.
Semtara itu Presiden Joko Widodo mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana desa ke daerah-daerah sebanyak Rp 127 triliun. “Tahun pertama Rp 20 triliun, tahun kedua Rp 40 triliun, dan tahun keempat Rp 67 triliun,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Angka itu, menurut Presiden, besar sekali. Bahkan di Indonesia terdapat 74.000 desa. Setiap tahun per desa, memeroleh dana sebesar Rp 300 juta. “Tahun kedua 600 juta dan tahun ketiga 800 juta. Itu per desa sangat gede. Kalau tidak menimbulkan kesejahteraan di desa, itulah pasti ada maaalah,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar dana desa mendapatkan perhatian dan pengawasan yang dilakukan terus menerus. Sebab, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk dana desa sangat besar. Sejak awal, Jokowi berharap dana desa bisa berdampak positif terhadap perputaran uang di desa dan menaikkan daya beli masyarakat. “Uang ini harus muter-muter di desa, atau minimal di Kabupaten. Jangan sampai balik lagi ke Kota (Pemerintah Pusat),” pintanya.
Kunjungan Presiden ke Desa Muruy, Kecamatan Menesa, Kabupaten Pandeglang didampingi sejumlah Menteri, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Pandeglang Irna Narulita dan dihadiri ribuan masyarakat Pandeglang. (Subag Peliputan dan Dokumentasi Pemprov Banten)
