Wamensos Ajak Untirta Kolaborasi Program Pengentasan Kemiskinan

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono mengajak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk berkolaborasi dalam program pengentasan kemiskinan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan tuntas pada 2026.
Demikian dikemukakan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono dalam kunjungannya ke Untirta di Kabupaten Serang, Rabu (23/4/2025).
Dia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.
Agus mengatakan Presiden RI menargetkan kemiskinan ekstrem yang jumlahnya sekitar 3,17 juta orang selesai di tahun 2026. Sedangkan kemiskinan secara umum harus ditekan hingga di bawah 5 persen pada 2029.
“Jadi, dalam hal ini tentunya Kemensos kan tidak bisa kerja sendirian. Kita berkolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain, dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk dengan kampus,” kata Agus usai mengisi Diskusi Kebangsaan di FISIP Untirta.
Menurutnya, kampus memiliki lembaga pengabdian masyarakat dan desa binaan yang dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat secara langsung.
“Kami ingin masyarakat tidak terus-menerus mengandalkan bantuan sosial, tapi bisa mandiri dan sejahtera,” ujar dia.
Agus dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa Banten termasuk dalam delapan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2025.
Agus menjelaskan program seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih telah diluncurkan sebagai bagian dari strategi pemotongan rantai kemiskinan. Sekolah rakyat bahkan dirancang dalam bentuk boarding school untuk mencetak agen perubahan di komunitas.
Terkait indikator kemiskinan, Agus menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
“BPS membagi masyarakat dalam desil. Kemiskinan ekstrem ditandai pengeluaran individu kurang dari Rp400.000 per bulan, sedangkan miskin di bawah Rp600.000,” katanya.
Untuk wilayah Banten, Kementerian Sosial telah memulai permodelan program pemberdayaan masyarakat di Desa Telaga, Kecamatan Waringinkurung. Di sana dilakukan perbaikan sanitasi, pembersihan sungai, hingga pembenahan dapur dan WC warga.
Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Banten agar program pengentasan kemiskinan bisa terintegrasi secara luas di seluruh provinsi.
“Tentunya nanti kita berkoordinasi dengan Gubernur Banten, tadi juga Wakil Gubernurnya sudah memberikan ruang ya, supaya kita nanti berkolaborasi untuk membicarakan pengentasan kemiskinan secara umum di Provinsi Banten,” kata Agus. (Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan – LKBN Antara)