Politik uang atau money politic merupakan praktik yang merusak demokrasi, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dalam sistem demokrasi, pilkada seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap terbaik, berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan.
Namun, money politic seringkali mengubah proses tersebut menjadi ajang yang lebih mengutamakan materi daripada kualitas calon pemimpin.
Salah satu bahaya utama dari politik uang adalah merusak integritas pemilih. Ketika calon kepala daerah atau tim sukses mereka memberikan uang atau barang kepada pemilih, mereka mempengaruhi pilihan rakyat dengan cara yang tidak jujur.
Hal ini dapat menyebabkan pemilih memilih berdasarkan kepentingan pribadi jangka pendek, bukan pada program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Selain itu, politik uang dapat memperburuk ketimpangan sosial. Calon yang memiliki dana lebih besar dapat membeli suara lebih banyak, sementara calon yang kurang mampu secara finansial kesulitan untuk bersaing.
Ini menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan dan mempersempit ruang bagi calon yang memiliki kemampuan dan integritas untuk memimpin.
Politik uang juga berpotensi menciptakan pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Setelah terpilih, mereka mungkin lebih fokus untuk mengembalikan biaya kampanye yang telah dikeluarkan dengan cara yang merugikan rakyat, seperti melakukan korupsi atau memberikan proyek kepada pihak-pihak tertentu yang mendukung mereka dalam kampanye.
Penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang dan mendorong terciptanya pilkada yang bersih dan adil.
Pihak berwenang harus tegas dalam menindak praktik ini agar proses demokrasi tetap berjalan dengan sehat dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
Editor: Abdul Hadi
