Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan bahwa pemerintahnya akan secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Carney pada Kamis, 31 Juli 2025, dan dilansir oleh kantor berita AFP, Jumat (1/8).
Dia menyebut keputusan ini sebagai bagian dari upaya menjaga prospek solusi dua negara (two-state solution), yang menurutnya semakin tergerus oleh situasi terkini di kawasan.
“Ini adalah tujuan jangka panjang Kanada, yang meyakini solusi dua negara. Namun, harapan itu perlahan mulai memudar di depan mata kita,” ujar Carney dalam keterangan resminya.
Selama ini, Kanada konsisten menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina hanya akan diberikan setelah tercapainya kesepakatan damai dengan Israel.
Namun, menurut Carney, kondisi di lapangan justru menunjukkan memburuknya situasi dan berkurangnya peluang menuju perdamaian.
Disebutkan dia ada beberapa faktor utama yang mendorong percepatan pengakuan tersebut, antara lain krisis kemanusiaan di Gaza, meningkatnya aktivitas terorisme oleh Hamas terhadap Israel.
Kemudian, percepatan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta pemungutan suara di parlemen Israel (Knesset) yang menyerukan aneksasi wilayah Tepi Barat.
“Kanada mengutuk fakta bahwa pemerintah Israel membiarkan bencana kemanusiaan terjadi di Gaza,” tegas Carney.
Sejalan dengan sikap pemerintah Inggris, Carney menegaskan bahwa Hamas tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Palestina mendatang.
Dia menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus disertai komitmen terhadap demiliterisasi dan penolakan terhadap kelompok-kelompok bersenjata.
Carney juga mengingatkan janji Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang berencana menyelenggarakan pemilu pada 2026.
Abbas menyatakan bahwa Hamas harus menghormati proses tersebut dan tidak mengambil peran dalam struktur pemerintahan yang baru.
Dengan pengumuman ini, Kanada bergabung dengan sejumlah negara Barat seperti Prancis dan Inggris yang telah lebih dulu menyatakan dukungan penuh terhadap pengakuan negara Palestina, sekaligus memberi tekanan baru terhadap proses perdamaian yang dinilai mandek.
Editor: Abdul Hadi
