Wali Kota Cilegon, Robinsar melantik Ahmad Aziz Setia Putra sebagai penjabat (Pj) Sekda atau Sekretaris Daerah Kota Cilegon di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Kamis (30/4/2026). Sebelumya, Aziz berstatus pelaksana tugas (Plt).
Dalam sambutannya, Robinsar, Wali Kota Cilegon menilai bahwa jabatan Pj Sekda adalah jabatan krusial karena penyambung antara kebiajaan pimpinan dalam hal kepala daerah kepada para OPD (organisasi perangkat daerah) di bawahnya.
“Sangat central posisinya. Saya berharap Pak Aziz bisa melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya,” kata Robinsar.
Wali Kota Cilegon mengingatkan agar Pj Sekda Kota Cilegon harus kompak dengan pejabat dan staf di bawahnya, karena atas dukungan mereka tujuan dan target bisa dipenuhi.
“Prinsipnya harus satu frekuensi dalam melayani mayarakat yang kondisi saat ini banyak tuntutan yang dilayangkan ke pemerintahan daerah, terutama dari segi pelayanan publik,” katanya. ‘
Usai pelantikan, Ahmad Aziz Setia Putra mengatakan akan berusaha untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi program Wali Kota Cilegon, Robinsar dan Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Prabowo, mengkompakan seluruh jajaran dan responsif terhadap aduan-aduan masyarakat.
“Juga teman-teman OPD, apa yang menjadi program pada tahun 2026 yang sedang berjalan agar segera diselesaikan,” katanya.
Ahmad Aziz mengatakan, statusnya sebagai Penjabat (Pj) Sekda memang memiliki kewenangan lebih luas dibandingkan Plt, apa yang dulu tidak boleh, di pj bisa dibolehkan karena kewenanganya. “Namun pada intinya sama saja, berusaha untuk merealisasikan atau mewujudkan apa yang menjadi program Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” katanya.
Saat ditanya soal pendapatan asli daerah (PAD), Pj Sekda Kota Cilegon mengatakan akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait. Bahkan pihaknya akan mengundang sejumlah pihak yang sudah berencana akan berinvestasi di Kota Cilegon. Investor ini tentu akan memunculkan PAD dari kegiatan bisnisnya.
“Rencananya pekan depan, kita akan rapat koordinasi yang membahas soal retribusi dan pajak daerah, kemudian realisasi pendapatan dan belanja, kita akan melakukan evaluasi bersama, termasuk kemungkinan adanya kendala dalam pemungutan retribusi dan pajak daerah,” katanya. (Pewarta: Daeng Yusvin)
