Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bogor mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak menyikapi dinamika sosial.
Dan juga aspirasi publik yang berkembang terkait proses penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
PDM Kabupaten Bogor menyatakan pentingnya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Organisasi tersebut menilai proses penegakan hukum perlu diserahkan kepada lembaga yang berwenang dan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pernyataan sikapnya, PDM Kabupaten Bogor menegaskan bahwa upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, amanah, dan berintegritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Namun, upaya tersebut dinilai harus tetap berlandaskan konstitusi, hukum, serta nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
PDM Kabupaten Bogor juga mengingatkan masyarakat untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurut PDM, derasnya arus informasi, opini, dan spekulasi di tengah masyarakat perlu disikapi dengan kehati-hatian serta mengedepankan tabayyun atau konfirmasi terhadap fakta.
Sikap tersebut dinilai penting agar tidak terjadi penghakiman sosial terhadap pihak tertentu sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Selain persoalan hukum, PDM Kabupaten Bogor menilai keberlangsungan pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian utama.
Aktivitas pemerintahan, pembangunan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan.
Kemudian kebutuhan masyarakat lainnya diharapkan tidak terganggu oleh dinamika politik maupun opini publik yang tidak konstruktif.
“Kepentingan warga Kabupaten Bogor harus tetap menjadi prioritas. Kondusivitas daerah merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan,” demikian pokok pandangan PDM Kabupaten Bogor.
PDM Kabupaten Bogor juga menyerukan kepada warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum agar menjaga ukhuwah, tidak mudah terprovokasi, serta menyikapi perkembangan isu dengan kepala dingin.
Menurut PDM, masyarakat perlu memberikan ruang kepada para pemimpin daerah dan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai koridor hukum.
Pada saat yang sama, masyarakat diharapkan tetap kritis dengan mengedepankan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
PDM Kabupaten Bogor berharap seluruh pihak dapat menjaga persatuan dan kondusivitas daerah selama proses hukum berlangsung.
Organisasi tersebut juga mendoakan agar para pemimpin, aparat penegak hukum.
Dan juga masyarakat diberikan kejernihan berpikir serta integritas dalam menjalankan perannya demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang adil, makmur, dan berkemajuan.
Editor: Abdul Hadi
