Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melibatkan 44 bupati dari berbagai daerah untuk mempercepat pengembangan kawasan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung guna memperkuat kemandirian energi nasional.
Amran mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menggerakkan pengembangan bioetanol dengan mengonsolidasikan pemerintah daerah untuk memetakan potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah dalam mendukung rantai pasok energi berbasis pertanian.
“Untuk mempercepat realisasi program, Kementan menggandeng 44 bupati dari berbagai daerah dalam konsolidasi pengembangan kawasan,” kata Mentan usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin.
Menurutnya, keterlibatan 44 bupati tersebut diarahkan untuk membangun kawasan produksi bahan baku bioetanol yang terintegrasi, sehingga pengembangan industri tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas pengolahan.
Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional sekaligus memperkuat ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian dalam negeri.
Mentan mengatakan pengembangan bioetanol membutuhkan dukungan hulu yang kuat melalui peningkatan produksi komoditas utama seperti tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.
Menurut dia, pengembangan bioetanol merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi, pangan, dan protein dengan memanfaatkan potensi pertanian nasional.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insya Allah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” kata Mentan.
Kementan menilai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat terbentuknya kawasan bioetanol yang mampu menyediakan bahan baku secara berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Melalui pengembangan kawasan tersebut, pemerintah berharap sektor pertanian dapat berperan lebih besar dalam mendukung transisi energi serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil.
Adapun sejumlah kepala daerah tersebut di antaranya Bupati Karo, Bupati Serdang Bedagai dari Provinsi Sumatera Utara; Bupati Muara Enim, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Ogan Komering Ulu dari Provinsi Sumatera Selatan.
Lalu, Bupati Bangka, Bupati Bangka Barat, Bupati Bangka Selatan, Bupati Bangka Tengah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; kemudian Bupati Lampung Selatan, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Timur, Bupati Mesuji, Bupati Way Kanan dari Provinsi Lampung.
Selanjutnya Bupati Garut, Bupati Sukabumi dari Provinsi Jawa Barat; Bupati Wonogiri, Bupati Pati dari Provinsi Jawa Tengah; kemudian Bupati Gunungkidul dari Provinsi DI Yogyakarta; lalu Bupati Bone, Bupati Jeneponto; Bupati Gowa; Bupati Soppeng dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Bupati Tojo Una-Una, Bupati Sigi dari Provinsi Sulawesi Tengah; berikutnya Bupati Bombana, Bupati Konawe Selatan dari Provinsi Sulawesi Tenggara; lalu Bupati Bolaang Mongondow, Bupati Minahasa Utara dari Provinsi Sulawesi Utara.
Bupati Pohuwato, Bupati Boalemo, Bupati Gorontalo Utara dari Provinsi Gorontalo; lalu Bupati Sumbawa, Bupati Bima, Bupati Dompu dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; berikutnya Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Malaka dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kemudian Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat; lalu Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku; hingga Bupati Merauke Provinsi Papua Selatan. (Oleh Muhammad Harianto – LKBN Antara)
