Akibat Terlambat, Gubernur Minta Proyek Satregis Nasional di Banten Dijadwal Ulang

Foto: Subag Peliputan dan Dokumentasi Pemprov

Gubernur Banten, Wahidin Halim minta proyek nasional yang ada di Provinsi Banten untuk dijadwal ualng (reschelding) dengan alasan ada perlambatan dan belum ada perkembangan sama sekali dari proyek tersebut, terutama Proyek Tol Serpong-Blaraja.

Demikian disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam Rapat Koordinasi Progres Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (6/11/2018). “

Karena ada perlambatan jadwal pelaksanaannya dan belum ada perkembangan sama sekali makanya saya minta khusus menjadi perhatian dan catatan kita,“ kata Wahidin.

Wahidin menyebut sebagai sebuah catatan untuk disampaikan kepada pusat. Catatan pertama adalah Satuan Kerja (Satker) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) diminta berkonsultasi dengan Bupati/Walikota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda). “Hubungi dan konsultasi dengan kejaksaan, kepolisian dan pihak terkait,“ kata Wahidin Halim.

Sedangkan soal aset daerah, Pemprov Banten hars memastikan sampai sejauh mana administrasi dan inventarisasinya. “Karena jangan sampai kepentingan pembangunan jalan tol merugikan kepentingan daerah terutama aset-aset daerahnya yang kadang-kadang hilang tanpa jejak “ ungkap Gubernur Banten.

Baca: Bongkahan Turbin Pesawat Lion Air JT610 Dibawa Ke Posko Tanjung Priok

Menurut Gubernur Banten adalah untuk daerah Kabupaten dan Kota Tangerang perlu adanya perubahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Pembangunan jalan tol berbenturan dengan jalur hijau yang sudah ditetapkan melalui perda masing – masing wilayah nanti suatu saat kita mendorong agar menteri segera mengesahkan RTRW dan melakukan revisi karena pada prinsipnya apapun kepentingan daerah akan kita korbankan untuk kepentingan nasional,” imbuh Wahidin.

Catatan terakhir dari Gubernur Banten adalah sejak reformasi pemerintah berhadapan dengan sebagian kecil orang yang selalu menyatakan tidak puas terhadap apapun program pemerintah. “Karena itu pemerintah harus menunjukkan wibawa dan kekuatan bahwa kita memang kita tidak bisa lagi menerima kepentingan tertentu sejauh kepentingan tersebut diluar aturan – aturan yang sudah kita sepakati,” ujar Gubernur.

Ada catatan khusus Gubernur Banten terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yaitu untuk mempercepat proses pembenahan sesuai dengan target-target. “Karena saya ditanya beberapa kali sama Pak Presiden mengenai progress nya sampai saya bilang mendingan cabut saja ijin KEK nya kalau memang sampai sekarang belum ada perkembangan,” kata Gubernur Banten.

Sampai saat ini Gubernur belum menerima laporan perkembangan apa saja yang sudah dikerjakan. “Dari 7 (tujuh) KEK baru satu yang sudah jalan yaitu KEK Mandalika tapi selebihnya belum, jadi jangan jadikan Banten hanya sebagai tempat untuk investasi yang tidak jelas dan saya minta mulai hari ini melaporkan perkembangannya apa yang menjadi target-target dari pembangunan KEK tersebut,” kata Wahidin.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati, Wakil Walikota Kota Tangerang Sachrudin yang didampingi oleh Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri, Pj. Walikota Serang Ade Aryanto, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang, serta Forkopimda Provinsi Banten. (Subag Peliputan dan Dokumentasi Biro ARTP Pemprov Banten)

Berita Terkait