Menjelang 100 hari, Al Muktabar memangku Penjabat (Pj) Gubernur Banten dinilai belum melakukan langkah sistematik dan teroganisair dalam agenda reformasi birokrasi (RB).
“Kami belum melihat perubahan struktur dan organ yang diinginkan untuk agenda reformasi birokrasi tersebut yang sering beliau kemukakan ke publik,” kata Yhanu Setyawan, pengamat tata negara dari Universitas Lampung (Unila) kepada MediaBanten.Com, Jumat (1/7/2022).
Yhanu Setyawan menilai tidak ada langkah istimewa yang memberikan harapan bahwa Pemprov Banten akan dikelola lebih baik dari sebelumnya, meskipun tracknya hingga sekarang tidak dianggap salah.
Bahkan muncul rumor reformasi birokasi hanya sekadar merampingkan struktur organisasi, bukan berdasarkan kebutuhan, fungsi strategis dan tujuan pemerintahan.
“Reformasi birokrasi memerlukan perangkat hukum sebagai landasannya dan analisis kinerja untuk menentukan kebutuhan organisasi di masa depan, bukan hanya menggabungkan OPD-OPD yang ada,” katanya.
Yhanu Setyawan minta agar Pj Gubernur Banten mengembangkan spirit kompetitif, meritrokasi yang berbasis kinerja.
“Beberapa fenomena yang sempat muncul bbeberapa waktu terakhir seperti tenaga honorer, P3K dan sebagai bisa diuji dan diambil kebijakan yang lebih strategis dengan kebutuhan oranisasi,” katanya.
“Jadi kebutuhan mengisi struktur pemerintahan disesuaikan dengan target yang diinginkan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan,” katanya.
Katanya, semua itu bisa dicapai kalau rekrutment dilakukan secar obyektif, kualitatif, kompetitif dan yang penting transparan. Bukan sekadar sebagai kotak jabatan, tetapi memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi strategis.
Namun Yhanu masih percaya Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten akan memberikan warna baru dalam penataan birokrasi di Banten.
“Tentu dia memiliki cukup catatan bagaimana dinamika reformasi birokasi yang cenderung tidak bergerak, atau statis. Sampai saat ini kami melihat tidak melihat langkah yang strategis,” katanya.
Yhanu berharap kondisi statis ini tidak lama dan tidak berlarut-larut. Jika dibairkan, dia khwatir akan kontra produktif terhadap penugasan dari pemerintah pusat.
Dia juga berharap Al Muktabar mendapat dukungan dari sumber daya manusia yang ada di birokrasi Pemprov Banten.
“Saya masih punya keyakinan cukup banyak waktu yang bisa digunnakan untuk segera menuntaskan penataan,” katanya. (*/ Editor: Iman NR)
