Amerika Serikat (AS) menegaskan pihaknya mendesak Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) untuk tidak memperbarui daftar hitam perusahaan yang lakukan bisnis di permukiman Israel.
Kendati demikian, Washington menyerukan sekutunya untuk menghentikan ekspansi di wilayah Palestina yang diduduki.
Departemen Luar Negeri juga mengkonfirmasi bahwa pada hari Jumat, mereka telah mendekati kantor hak asasi manusia PBB dengan kekhawatiran soal daftar hitam tersebut.
Hal itu juga yang dipublikasikan pertamanya pada 2020 membuat marah Israel.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel menyampaikan, AS terus menentang pekerjaan apa pun untuk memperbaruinya dan telah menyuuarakan keprihatinan langsung dengan Kantor Komisaris Tinggi untuk hak – hak.
Mengutip dari Bloomberg, Senin (12/12/2022), dia juga mengatakan bahwa basis data ini hanya berfungsi untuk memperkuat bias anti Istrael yang terlalu sering menemukan daya tarik di tempat – tempat PBB.
“Selain itu, basis data ini menimbulkan ancaman nyata bagi perusahaan yang melakukan bisnis atau mempertimbangkan operasi bisnis di kawasan ini,” katanya.
Publikasi awal yang mencantumkan perusahaan AS termasuk Airbnb, Expedia, dan Trip Advisor dikecam oleh pemerintahan Donald Trump saat itu.
Hal itu telah membalikkan penentangan lama Amerika Serikat terhadap permukiman di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken juga memperingatkan pemerintah sayap kanan Benjamin Netanyahu yang akan datang.
Oleh karena itu, Amerika Serikat akan menentang perluasan permukiman serta setiap upaya untuk mencaplok Tepi Barat.
Kepala hak asasi PBB yang baru, Volker Turk, mengahadapi pilihan yang akan datang tentang apakah akan memperbarui daftar dan mungkin melakukan dengan tenang tanpa mengumumkannya.
Laporan PBB tersebut datang sebagai tanggapan atas resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2016 yang menyerukan basis data untuk semua bisnis yang terlibat dalam kegiatan khusus.
Hal itu juga terkait dengan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Usai daftar tersebut dipublikasikan, AirBnB juga mengatakan akan berhenti beriklan di permukiman tetapi mundur setelah reaksi keras di AS dan Israel.
Di Norwegia, daftar tersebut telah membuat sovereign wealth fund membuang perusahaan yang terlibat dalam permukiman.
(*/Editor: Abdul Hadi)
