Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menggagas badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang agrobisnis. BUMD ini nantinya diharapkan melakukan pengolahan paska panen, perdagangan dan jalur distribusi dari hulu hingga ke hilir. Pada akhirnya, BUMD ini diharapkan menjadi stabilisator, baik ketersediaan barang secara riil maupun penyeimbang bagi harga di pasaran.
Demikian dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Banten, Babar Suharso dan Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid S yang diwawancara secara terpisah oleh MediaBanten.Com, Jumat (19/1/2018). “BUMD ini tidak selalu berorientasi profit. Ada saat BUMD menjalankan misi sosial untuk menanggulangi bencana atau melakukan tekanan harga terhadap gejolak harga komoditi yang naik,” kata Babar Suharso.
Kadis Perindag Banten mengatakan, pemerintah daerah acapkali “tidak berdaya” terhadap gejolak harga yang dinilai tidak normal dan merugikan masyarakat. Misalnya, harga beras medium yang akhir-akhir melambung hingga Rp12.500/Kg. Padahal herga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah untuk beras medium hanya Rp9.000/Kg. Penetrasi pasar yang dilakukan melalui operasi pasar sering tak mampu “memaksa” harga untuk turun.
“Penetrasi melalui operasi pasar itu dampaknya kurang besar, tak mampu menekan harga pada tingkat yang diinginkan. Karena jumlah beras yang dilepas ke pasaran juga kecil, kurang dari 10 persen dari kebutuhan masyarakat. Kalau kita (Pemprov Banten-red) memiliki BUMD berbentuk PT kan bisa melakukan pembelian pada saat panen raya, disimpan sebagai stok daerah, kemudian dilepas ke pasaran pada saat komoditi itu langka di pasaran,” ujar Babar.
Baca: Banten Gelar Operasi Pasar di 7 Lokasi
Sedangkan jalur distribusi komoditi pun diharapkan bisa dikuasai oleh BUMD. Babar mencontohkan, Pemprov Banten akan membangun pasar induk di wilayah selatan Banten. Pasar induk dikelola oleh BUMD yang akan menampung berbagai komoditi yang dihasilkan petani. “Dengan penguasaan pasar induk, pengendalian harga akan lebih mudah karena pemerintah daerah memiliki sarana untuk bisa secara langsung mempengaruhi harga pasar melalui ketersediaan barang dan penawaran,” ujarnya.
Tidak Menyaingi Petani
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid S menampik jika BUMD tengah digagas Pemprov akan menyangi petani. “Oh tidak. BUMD ini tidak terjun langsung bertani atau berternak, tetapi BUMD bermitra dengan petani dan peternak. Nanti BUMD ini akan melakukan pembinaan terhadap petani dan peternak seperti penerapan teknologi tepat guna, sehingga produksinya menjadi lebih berkualitas,” kata Kadis Pertanian Banten.
“Ide pak Gubernur itu kira-kira seperti Nabi Yusuf yang melakukan stok ketika musim panen dan menjual stok ketika sedang kemarau atau langka,sehingga tingkat harga menjadi stabil. Ini menguntungkan petani, juga menguntungkan konsumen. Jadi BUMD ini tidak boleh bertani atau beternak, justru akan menampung hasil petani dan peternak dan diolah dengan baik,” ujarnya.
Baca: Bulog Tidak Beli Gabah dan Beras di Banten
BUMD dengan core agrobisnis itu tidak hanya menangani gabah dan beras, tetapi juga menangani komoditi pertanian lainnya seperti jagung, cabai, kedelai dan sebagainya. Core bisnis itu bukan berarti mengambil alih tugas dan fungi sektor pertanian dan peternakan. “Tugas itu tetap di kami. Misalnya ada bantuan bibit jagung, pupuk dan obat-obatan. Tetapi petani kan tidak hanya itu. Ada kegiatan bertani yang juga memerlukan biaya. Nah, BUMD bisa saja membantu dengan perjanjian hasil produksinya dijual ke BUMD. Ini kerja sama saling menguntungkan. Petani terbantu pembiayaan bertani dan kepastian pasarnya,” ujarnya. (Adityawarman/IN Rosyadi)
