Ketua LBH Keadilan: Cabut Pernyataan “Hoax Yang Membangun”

Foto: Istimewa

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan, Abdul Hamim Jauzie minta Djoko Setiadi, yang baru dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo untuk mencabut pernyataan tentang “hoax yang membangun”.

“Sebaiknya dia mengakui kekeliruannya. Karena itu jauh lebih terhormat. Dan dengan demikian kontroversi pernyataannya akan segera berakhir,”  kata Abdul Hamim Jauzie, Ketua LBH Keadilan dalam siaran pers yang diterima MediaBanten.Com, Kamis (4/1/2018).

Bagi LBH Keadilan, pencabutan pernyataan Djoko tersebut harus dilakukan. Hal ini mengingat penjelasannya di media masa soal “hoax yang membangun” justru semakin tidak jelas dan tetap tidak bisa dipahami publik.

LBH Keadilan khawatir, karena bisa jadi pernyataan Djoko itu menggambarkan visi utama pembentukan BSSN, menyebar hoax yang membangun dan meredam hoax yang tidak pro penguasa. LBH Keadilan teringat pernyataan Dosen UI Rocky Gerung “Hoax terbaik adalah versi penguasa. Sebab, mereka memiliki peralatan lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Djoko kemudian memastikan penyebar hoax di dunia siber akan ditindak. “Ada tindakan, pasti ada tindakan. Jadi nanti paling nggak kita ingatkan, kita ingatkan supaya berhenti, tapi nanti kalau dia semakin menjadi-jadi nanti ada aturan,” kata Djoko usai pelantikan di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018).

Baca: Catatan Serangan Siber di Indonesia Sepanjang Tahun 2017

Djoko sendiri membedakan antara hoax yang negatif dengan yang positif. Menurut dia, sebetulnya hoax yang bernuansa positif relatif tak masalah. “Kalau hoax itu membangun ya kita silakan saja, tapi jangan terlalu memproteslah, menjelek-jelekanlah, ujaran-ujaran yang tidak pantas, saya rasa bisa dikurangi,” ujar Djoko seperti yang dilansir detik.com.

Sebenarnya selama ini sudah ada instansi yang berwenang menindak penyebar hoax, seperti Polri. BSSN akan menggandeng instansi-instansi yang selama ini memiliki badan siber. “Kita berdayakan semaksimal mungkin sehingga benar-benar ibaratkan sapu lidi kalau kita gabungkan jadi satu kan kuat sekali. Ini juga demikian,” ungkap dia.

Hoax Beda Kritik

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mematahkan pembelaan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi soal hoax membangun. TB menuturkan bahwa hoax berbeda makna dengan kritik.

“Agar dipahami oleh Kepala BSSN, bahwa hoax itu bukan kritik. Jadi tidak ada hoax yang membangun. Pengertian hoax saja sudah negatif, lantaran bersifat fitnah, memutarbalikan, dan pencemaran nama baik. Jadi, bagaimana mungkin hoax bisa diartikan positif,” kata TB dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/1/2018).

Ia juga menyarankan agar Djoko tidak asal bicara sebagai pejabat publik. Menurutnya, Djoko perlu banyak membaca aturan terkait penanganan kejahatan siber.

“Saran saya kepada Kepala BSSN Djoko Setiadi sebaiknya banyak membaca regulasi terkait dengan penanganan pelaku kejahatan cyber, termasuk UU ITE. Selain itu, sebagai pejabat negara, Djoko Setiadi sebaiknya tidak asal bicara pada publik sebelum memahami akar persoalan,” tuturnya.

Djoko Setiadi pun telah mencabut pernyataannya soal hoax membangun. pernyataan itu, dikatakan oleh Djoko, tidak bermaksud untuk membenarkan hoax, melainkan hanya untuk memberikan umpan kritis masyarakat. “Itu maksudnya kritik sebenarnya,” kata Djoko kepada detikcom, Rabu (3/1/) tadi malam. (detik.com / IN Rosyadi)

Berita Terkait