Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Dr Muljadi atau Cak Mul mengatakan, Pj Gubernur seharusnya mampu menyelesaikan persoalan calon pengawas atau Cawas Banten untuk SMKN, SMAN dan SKh tanpa debat kusir.
“Banyak instrumen yang dapat dilakukan, seperti membuat informasi resmi, memanggil cawas untuk berdialog atau menunjuk dinas terkait untuk menyelesaikannya,” kata Dr Muljadi, Selasa (22/8/2023).
Kata Cak Mul, sebagai orang no 1 di Banten sosok PJ Gubernur suka blusukan dan pandai berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Pada kasus cawas Banten malah terkesan masih belum mampu menyelesaikan secara elegan.
“Jika dilihat dari penyelesaian PJ Gub di publik yang teramati, menurut saya dengan beredarnya ekspos berita atau informasi yang beredar di media, tentang cawas ini, menunjukkan PJ Gub mungkin belum mendapatkan informasi yang benar, sehingga ketika akan mengambil kebijakan atau keputusan belum memuaskan para cawas,” kata Cak Mul.
Dia mengatakan, seorang Pj Gubernur tidak boleh menganggap remeh orang lain, jawab saja pertanyaan yang berkaitan dengan cawas.
Dicontohkannya, jika cawas yang sudah mengikuti semua prosedur rekrutmen calon pengawas, bahkan juga sudah mengikuti diklat dan lulus diklat yang dilakukan oleh Kemendikbudristek RI apa alasannya tidak untuk dilantik?
Katanya, berikan dasar argumentasi dan aturannya? Berikan juga kejelasan apakah pengawasan sekolah sudah ideal dan terkendali?
Dikatakan, sekelas PJ Gubernur jangan debat kusir, hanya bisa berargumentasi persoalan hak dan amanah, pengawas yang ada tidak berwibawa dan lain sebagainya.
“Jujur saya ingin melihat kapasitas PJ Gubernur seharusnya lebih mengayomi, bukan berdebat kusir. Penyelesaian kasus cawas kan bisa dilakukan secara tertutup atau internal,” ujarnya.
Mestinya PJ Gubernur gentle temui cawas dan jelaskan pertanyaan cawas yang saya pikir juga tidak berlebihan.
Seperti argument ini, jumlah SMAN 161, SMA Swasta 458 (619), SMKN 91, SMK Swasta 647 (total 733), SKHN 9, SKH Swasta 102 (total 111), jumlah keseluruhan sekolah 1.468.
Jumlah sekolah dibagi dengan rasio pengawas hasilnya sekitar 2.010 pengawas dan yang sudah dilantik 58 orang. Sisa kebutuhan sekitar 152 orang, sedangkan saat ini masih ada 118 orang cawas yang belum dilantik. Hitungan tersebut menggunakan rasio jumlah sekolah:7 sesuai aturan.
“Apa dasar aturan yang dipegang oleh Pj Gubernur terkait Cawas? Apalagi Pj Gubernur, kalau saya tidak salah adalah Ketua Widiaswara Nasional, tentu punya logika? Jangan sampai persoalan yang terang benderang dan mudah diselesaikan ini malah dipenuhi intrik dan kambing hitam,” ucapnya.
Cak Mul menyarankan, PJ Gubernur jangan begitu lemah berhadapan dengan masalah di internal birokrasi.
“Bagaimana mau menggaungkan reformasi birokrasi? Pj Gubernur perlu banyak mendengar dan memgambil kebijakan yang saling menguntungkan semua pihak,” katanya. (Ahmad)
Editor Iman NR
