Pemkab Serang Segel Perkebunan Buah Naga Tanpa Izin

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyegel perkebunan buah naga seluas 50 hektar milik PT Agro Fruit Mandiri di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Kamis (2/11/2017). Perkebunan itu dinilai melanggar Perda tentang gedung bangunan dan lingkungan serta tidak memiliki surat-surat izin lainnya. Penyegelan dan penghentian sementara perkebunan buah naga itu dilakukan tim gabungan dari Satpol PP Kabupaten Serang, kepolisian, TNI dan instasi terkait. Penyegelan yang dikawal puluhan anggota polisi ini berjalan lancar. Tak ada perlawanan dari pegawai maupun manajemen perusahaan. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Hulaeli Asyikin meyatakan bahwa pihaknya memberi tindakan…

Selanjutnya

Bupati Serang dan Walikota Bandung Tekan MoU Smart City

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil atau yang kerap disapa Kang Emil, melakukan penandatanganan kerja sama di Pendopo Walikota Bandung, Rabu (1/11/2017). Penandatanganan disaksikan langsung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Kerja Sama Pemkab Serang dan Pemkot Bandung berkaitan dengan penggunaan aplikasi Smart City dan e-Government. Dalam kegiatan ini hadir 28 kepala daerah, baik wali kota dan bupati, dari tiga provinsi, yakni Jabar, Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kerja sama antar daerah dalam menggunakan aplikasi e-Government tersebut bertujuan untuk menghindari tindak pidana…

Selanjutnya

Banten MoU Dengan Pemkot Bandung Soal Aplikasi Smart City

Gubernur Banten, Wahidin Halim hadir langsung kegiatan penandatanganan MoU antara Kota Bandung dengan 29 Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota se-Indonesia di Pendopo Walikota Bandung, Rabu (1/11/2017). Mou tersebut adalah Aplikasi Smart City dan E-Government yang mencakup di Wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Aplikasi tersebut adalah aplikasi yang menurut KPK layak untuk disebarkan kepada pemerintah Kab/kota. Ada tiga aplikasi yang disebar yaitu Aplikasi Sabilulungan, Aplikasi Perizinan Online, dan Aplikasi E-Remunerasi. “Saya kira ini sangat bagus, dan ini penggabungan teknologi sistem yang terintegrasi,” kata Gubernur usai acara penandatanganan MoU. Menurutnya, dari…

Selanjutnya

47 Korban Meninggal Ledakan Pabrik Petasan di Kosambi

Jumlah korban meninggal akibat ledakan pabrik petasan di Kosambi Tangerang Banten mencapai 47 orang dan puluhan lainnya luka – luka. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombespol Harry Kurniawan di Tangerang Jumat menjelaskan jika korban meninggal yang terdata yakni 47 orang. Korban meninggal tersebut telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan indentifikasi. “Hingga kemarin sore kami data ada 47 orang yang meninggal dan puluhan lainnya luka – luka,” kata Kapolres. Sementara itu, korban yang kini dalam perawatan intensif akibat luka bakar serius tersebar di beberapa rumah sakit. Untuk di RS…

Selanjutnya

Polsek Keragilan Awasi Pengunaan Dana Desa

Kapolsek Kragilan, Kompol Tosriadi Jamal mengingatkan, dana desa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Untuk itu, Kapolsek menegaskan pelaksanaan proyek yang berasal dari dana desa tidak diperkenankan dikerjakan pihak ketiga dan harus memberdayakan masyarakat desa. “Proyek dana desa tidak diperbolehkan dikerjakan oleh pihak ketiga, melainkan harus melibatkan masyarakat desa,” tegas Kapolsek dalam acara sosialisasi pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) Kemendesa PDTT, Kemendagri dan Polri yang digelar di Aula Mapolsek Kragilan, Kamis (26/10/2017). Baca: Puluhan Murid SDN Bantar Panjang Belajar Di Tenda Polres Serang Dalam kesempatan itu, Kapolsek menjelaskan, tujuan…

Selanjutnya

Puluhan Murid SDN Bantar Panjang Belajar Di Tenda Polres Serang

Kepolisian Resor (Polres) Serang dan mendirikan tenda bantuan untuk tempat belajar puluhan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bantar Panjang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Para murid itu terpaksa belajar di tenda bantuan karena gedung SDN itu nyaris roboh. Kapolres Serang, AKBP Wibowo mengatakan bantuan pendirian dua tenda untuk kegiatan belajar mengajar didasari atas keprihatinan akan kondisi bangunan sekolah yang membahayakan keselamatan. Menurut Kapolres, dirinya berusaha untuk responsif bertindak seiring dengan dengan terwujudnya Polri yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter). “Apalagi ini menyangkut jiwa dan masa depan anak-anak. Janganlah kita bertindak setelah…

Selanjutnya

Awasi WNA, Pemkab Serang Bentuk Tim Pora Kecamatan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang membentuk tim pengawas Warga Negara Asing (WNA) di setiap kecamatan yang merupakan upaya pencegahan potensi pelanggaran hukum secara dini dan penindakan setiap pelanggaran oleh WNA di Kabupaten Serang. Dengan mengoptimalkan  peran camat dan jajarannya untuk memantauan WNA  itu, koordinasi dengan kepolisian sektor (Polsek) dan komando rayon militer (Koramil) bisa dilakukan dengan cepat dalam menangani pelanggaran WNA. Demikian dikemukakan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah saat memberikan sambutan dala acara Tim Pengawas Orang Asim (Tim Pora) di Aula Tb Suwandi Setda Kabupaten Serang, Kamis (26/20/2017). Tatu menjelaskan, hasil…

Selanjutnya

Gunakan Ijazah Palsu, Kades Umbuljaya Ditahan

Jahari, Kepala Desa (Kades) Umbuljaya, Kabupaten Lebak ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak setelah berkas perkara dugaan penggunaan ijazah palsu paket A atau setara SD dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2016, dilimpahkan dari Polres Lebak. Kini Jahari berada di Rutan Rangkasbitung. “Berkas dugaan Ijazah palsu paket A setara SD dengan tersangka Jahari kepala desa Umbuljaya, Kecamatan Banajrasri lengkap alias P21. Berkas dinyatakan lengkap setelah dilakukan penelitian dan gelar perkara. Kasus tersebut merupakan limpahan dari Polres Lebak,” ujar Kasi Pidum Kejari Lebak Surya Dharma, kepada wartawan.  Selasa (24/10/2017). Penahan terhadap tersangka…

Selanjutnya

Presiden Tandatangani PP Korban Kejahatan Bisa Tuntut Ganti Rugi

Presiden Joko Widodo baru saja meneken Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Berdasarkan PP tersebut, anak yang menjadi korban kejahatan bisa mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil. Korban yang bisa mengajukan restitusi hanya ada enam jenis. Yakni, korban kejahatan seksual, korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, korban pornografi, korban penculikan dan trafficking, serta korban kekerasan fisik dan psikis. “Yang mengajukan adalah orang tua atau walinya, atau orang yang diberi kuasa oleh orang tuanya,’’ terang Kepala…

Selanjutnya

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tetap Komitmen Pemberantasan Korupsi

Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani pada 12 April 2016. Kesepakatan itu disaksikan Ketua DPRD, Kapolda dan Kejati. Penegasan ulang atas komitmen pemberantasan korupsi itu dikemukakan Wahidin Halim, Gubernur Banten dalam rapat evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017). Acara ini dihadiri Saut Situmorang dan Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi sebagai tuan rumah perhelatan tersebut. Gubernur Banten, Wahidin Halim mengungkapkan pihaknya sangat…

Selanjutnya